Pentingnya Melibatkan Masyarakat Adat Dalam Pembuatan Regulasi Tata Ruang Laut Bali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini sedang menyusun regulasi tata ruang laut Bali

Pentingnya Melibatkan Masyarakat Adat Dalam Pembuatan Regulasi Tata Ruang Laut Bali
TRIBUN BALI I WAYAN SUI SUADNYANA
Nusa Penida, Bali - Pentingnya Melibatkan Masyarakat Adat Dalam Pembuatan Regulasi Tata Ruang Laut Bali 

Pentingnya Melibatkan Masyarakat Adat Dalam Pembuatan Regulasi Tata Ruang Laut Bali

Laporan Wartawab Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berita Bali hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini sedang menyusun regulasi tata ruang laut Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Ranperda tersebut Made Iwan Dewantama mengatakan, dalam penyusunan regulasi tata ruang laut perlu adanya partisipasi yang besar dari masyarakat.

Salah satu masyarakat yang sangat berkepentingan dalam regulasi ini adalah nelayan.

Iwan mengatakan, selama ini laut di Bali digunakan untuk dua kegiatan yakni masyarakat dan pariwisata.

Salah satu wisata laut yang berkembang di Bali yakni surfing yang bisa dinikmati oleh wisatawan selama setahun penuh.

Mantan Dosen Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kepemilikan Sabu-sabu

Wanita Ini Tak Tahu Organ Intimnya ‘Kemasukkan’ Mentimun, Ini Yang Terjadi Padanya

Hal itu dikarenakan hampir sepanjang tahun laut di Bali selalu menghadirkan ombak yang bagus bagi para peselancar.

Di sisi lain, keberadaan laut yang digunakan untuk pariwisata ini juga sangat diperlukan oleh para nelayan, sehingga tidak jarang banyak kasus yang melibatkan nelayan dengan jasa industri pariwisata di Bali.

Oleh karena itu, pentingnya pelibatan masyarakat adat sebagai ujung tombak dalam penyusunan tata ruang laut Bali.

"Di mana di desa adat itu yang digunakan sebagai tempat jukung. Sehingga nantinya itu dikunci dalam Perda (RZWP3K) sehingga melindungi masyarakat lokal atau pesisir," kata Iwan di Denpasar belum lama ini.

Sandoz Siap Beri Kesaksian, Sidang Perkara Penggelapan Perizinan Pelabuhan Benoa

Pemkab Harus Kawal Kelanjutan Pelabuhan Gunaksa

Oleh sebab itu, ia mengaku akan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP3K ini dapat berlangsung dengan maksimal agar kepentingan semua pihak itu terakomodasi.

Terlebih keberadaan Perda RZWP3K ini nantinya cukup detail dan sangat berbeda dengan Perda RTRW.

Raperda RTRW nantinya setelah menjadi Perda tidak cukup detail, karena nantinya harus diikuti oleh Perda Arahan Peraturan Zonasi (APZ) yang menentukan boleh atau tidaknya suatu kawasan dimanfaatkan.

"Di darat itu ada dua perda nantinya, tapi di laut cukup satu. Sudah detail. Sehingga di dalam RZWP3K itu kemudian kita dorong perlindungan terhadap masyarakat kecil, terhadap nelayan, termasuk hukum adat yang punya kawasan suci di pinggir pantai kayak Tanah Lot, Rambut Siwi," tuturnya.

"Banyak pura sebenernya ini di pantai dalam rangka menjembatani antara darat dan laut karena di Bali ada konsep Nyegara Gunung. Jadi di laut pun ada kawasan suci. Nah bagaimana nanti itu juga terakomodir. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan kita," imbuhnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved