Begini Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 Pemkot Denpasar

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra membacakan terkait Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019

Begini Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 Pemkot Denpasar
Tribun Bali/Putu Supartika
Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (22/7/2019).     

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Senin (22/7/2019) siang dilaksanakan sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra membacakan terkait Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 di Kota Denpasar

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp 2,13 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 909,17 miliar lebih, yang berasal dari Pajak Daerah dirancang sebesar Rp 712,00 miliar lebih, Retribusi Daerah dirancang sebesar Rp 26,44 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirancang sebesar Rp 45,52 miliar lebih serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirancang sebesar Rp 125,20 miliar lebih. 

Dana perimbangan dirancang sebesar Rp 916,94 miliar lebih yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bagi Hasil bukan Pajak dirancang sebesar Rp 87,96 miliar lebih, Dana Alokasi Umum dirancang sebesar Rp 677,03 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus dirancang sebesar Rp 151,95 miliar lebih. 

Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dirancang sebesar Rp 62,77 miliar lebih, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya dirancang sebesar Rp 187,45 miliar lebih, Bantuan Keuangan dirancang sebesar Rp 6,19 miliar lebih, Dana Transfer Lainnya dirancang sebesar Rp 53,62 miliar lebih. 

Selanjutnya Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2019 dirancang dengan persentase 48,72 persen dari Belanja Daerah atau sebesar Rp 1,19 miliar lebih.

Untuk Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp 902,01 miliar lebih, Belanja Hibah dirancang sebesar Rp 83,96 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial dirancang sebesar Rp 6,98 miliar lebih, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dirancang sebesar Rp 73,84 miliar lebih, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sebesar Rp 123,00 miliar lebih, serta Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp 5,00 miliar. 

“Sementara itu, secara total Belanja Langsung dalam Tahun Anggaran 2019 dirancang dengan persentase 51,28 persen dari Belanja Daerah atau sebesar Rp 1,25 triliun lebih,” katanya.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah tersebut, dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 terjadi defisit sebesar Rp 316,20 miliar lebih.

“Rencana defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah. Sebagaimama yang telah kita ketahui bersama, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun 2018 sebesar Rp 323,36 miliar lebih dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp 7,16 miliar lebih,” katanya. (*) 

 
 

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved