Dinilai Serius, DPRD Tantang Pemkab Klungkung dan Satpol PP Lakukan Ini di Lokasi Wisata

Maraknya pembangunan akomodasi wisata di sempadan pantai, mendapat sorotan anggota DPRD Klungkung.

Dinilai Serius, DPRD Tantang Pemkab Klungkung dan Satpol PP Lakukan Ini di Lokasi Wisata
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Eksekutif dan Legislatif ketika menggelar rapat kerja di Kantor DPRD Klungkung, Senin (22/7/2019) lalu.

Dinilai Serius, DPRD Tantang Pemkab Klungkung dan Satpol PP Lakukan Ini di Lokasi Wisata

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Maraknya pembangunan akomodasi wisata di sempadan pantai, mendapat sorotan anggota DPRD Klungkung.

Bahkan anggota dewan menilai, Pemkab Klungkung kurang "bertaring" untuk berani menindak akomodasi pariwisata yang berdiri di sempadan pantai/jalan yang sebagian besar berada di Nusa Penida.

Anggota Komisi I DPRD Klungkung, I Nengah Mudiana saat rapat kerja dengan eksekutif mengungkapkan, saat ini semakin marak pembangunan akomodasi wisata yang dibangun sempadan pantai di Nusa Penida

ia meminta OPD terkait untuk tegas menindaklanjuti usaha akomodasi wisata telah melanggar tersebut.

Sebagai penegak Perda, Politisi asal Desa Gelgel tersebut meminta Satpol PP untuk menunjukan ketegasannya terkait pelanggatan tersebut.

"Khususnya Satpol PP, tunjukan lah taringmu," ungkap Mudiana, Selasa (23/7/2019).

Hal serupa diingkapkan Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru.

Menurutnya, saat ini banyak restaurant berdiri di sepadan pantai dan jalan.

Ia pun meminta OPD terkait untuk sering-seting ke Nusa Penida mengecek kondisi tersebut

" Perizinan sering-seringlah ke Nusa Penida. Silakan cek, sangat banyak akomodasi wisata yang berdiri di sepadan pantai,' ungkap Wayan Baru yang juga Ketua DPC Gerindra Klungkung.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Klungkung, I Made Sudiarkajaya menjelaskan, pihaknya tidak menampik jika masih cukup banyak akomodasi pariwisata yang berdiri di sepada pantai.

"Memang tidak semua akomodasi wisata sudah berizin, dan banyak yang belum berizin. Kami banyak menolak permohonan izin, karena tidak terpenuhinya SOP terkait sempadan pantai," jelas Sudiarkajaya

Menyikapi hal tersebut, pihaknya pun menanti petunjuk dari Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Apakah akan menerapkan izin bersyarat, atau khusus.

"Terkait bangunan yang tidak berizin seperti saat ini, itu juga ranah penegakan Perda," ungkap Sudiarkajaya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved