Tata Tempat Usaha di Kintamani, Bupati Bangli Berencana Berlakukan Perda Izin Bersyarat

Bupati Bangli, I Made Gianyar berencana memberlakukan perda izin bersyarat.

Tata Tempat Usaha di Kintamani,  Bupati Bangli Berencana Berlakukan Perda Izin Bersyarat
Tribun Bali/M. Fredey Mercury
Bupati Bangli, I Made Gianyar 
 
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Bupati Bangli, I Made Gianyar berencana memberlakukan perda izin bersyarat.
Perda ini bertujuan untuk menata bangunan tempat usaha yang berada di wilayah Kintamani. 
Menurut Made Gianyar, ketika dihubungi Selasa (23/7/2019), rencana penerapan izin bersyarat dasarnya dari rapat muspida tiga bulan lalu.
Dimana pada rapat tersebut, membahas tentang masalah kepariwisataan.
"Salah satunya terkait dengan bangunan, khususnya untuk tempat usaha di bidang pariwisata yang terletak di sisi timur (jalur Penelokan-Kintamani). Bangunan itu sudah ada, namun berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ada sebelumnya, belum diberikan izin. Atas kondisi itu, muncul ide mengenai izin bersyarat," ujarnya. 
Sebelum penerapan izin bersyarat, Gianyar mengatakan perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, meningat letak bangunan berada didekat jurang.
Kajian ini bertujuan untuk memberikan standar dari aspek keamanan bangunan.
Berdasarkan masukan, pihaknya juga akan memuat syarat bangunan agar rata dengan jalanan di sekitarnya. 
"Selama ini kami juga dikoreksi, mengapa bangunan usaha menghalangi indahnya pemandangan sekitar. Sehingga gunung maupun danaunya tidak kelihatan. Sebab itu, kami ingin pada ada syarat dimana bangunan tidak boleh menjorok keatas, melainkan rata dengan jalan disekitarnya. Jadi diatasnya tidak sebagai restoran, melainkan bisa digunakan sebagai parkir, atau publik view. Sedangkan jika ingin ke restoran untuk makan, bisa turun kebawah. Jadi konsep bangunan seperti terasering," paparnya. 
Ide pihaknya untuk menerbitkan izin bersyarat nantinya juga memuat kemudahan mengenai izin lainnya. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB).
Menurutnya ini merupakan legalitas bagi pemohon dalam usahanya, selain juga mampu memberi pemasukan bagi pemda.
"Kalau sudah keluar izin bersyarat itu, pemasukan kepada pemda baik dari PHR maupun IMB akan meningkat," ucapnya.
Proses izin bersyarat tersebut, Gianyar mengatakan saat ini tengah dalam proses penjabaran ide dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis.
Seperti Dinas Perizinan maupun Dinas PU.
Pihaknya berharap agar proses penjabaran ide dan penyusunan draf bisa cepat selesai.
Sebab akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan masyarakat melalui focus grup discussion (FGD). 
"Kalau izin bersyarat itu bisa segera keluar, penataan bangunan di kawasan Bangli, khususnya Kintamani bisa segera dilakukan. Karena perda mengenai izin bersyarat ini juga menjadi salah satu langkah untuk memulai pembenahan di Kinataman," tandasnya.(*)
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved