Puspanegara Sebut Masih Banyak Usaha Pariwisata Belum Memberikan Kontribusi

Puspanegara, salah satu praktisi pariwisata optimistis pariwisata Bali akan mampu bertahan dalam kondisi apapun

Puspanegara Sebut Masih Banyak Usaha Pariwisata Belum Memberikan Kontribusi
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Foto tidak terkait berita - Aktivitas sejumlah akomodasi pariwisata di Nusa Penida beberala waktu lalu. Puspanegara Sebut Masih Banyak Usaha Pariwisata Belum Memberikan Kontribusi 

Puspanegara Sebut Masih Banyak Usaha Pariwisata Belum Memberikan Kontribusi

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Puspanegara, salah satu praktisi pariwisata optimistis pariwisata Bali akan mampu bertahan dalam kondisi apapun.

Termasuk setelah beredarnya kabar pemotongan dana promosi beberapa waktu lalu. Mantan anggota dewan Badung ini, mengatakan APBD Badung dalam rancangan KUA & PPAS tahun 2020, dimana pendapatan dirancang hanya Rp 6,8 triliun, atau  turun 11,95 persen dari APBD induk 2019 yang ditetapkan Rp 7,7 triliun.

“Menunjukkan adanya tren penurunan ini, asumsi besaran penerimaan daerah yang semestinya dirancang naik atau optimistis, tapi kenapa menjadi pesimistis padahal tidak ada asumsi kejadian luar biasa atau force majeur yang  mendegradasi pariwisata,” jelasnya dalam rilis yang diterima Tribun Bali, Selasa (23/7/2019).

Bahkan, kata dia, justru sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan  wisman ke Badung tahun 2018 ke 2019 sebesar 12 persen. Serta peningkatan proyeksi dari tahun 2019 ke 2020.

“Itu artinya ada asumsi pesimistis, dan yang diakibatkan oleh asumsi pendapatan yang tidak mencapai target,” tegasnya.

Sejatinya, kata dia, dalam pengelolaan APBD harusnya asumsi positif didukung kerja keras, inovasi bertumbuh, penguasaan teknologi & perubahan pola kerja lebih efisien, efektif & produktif.

Khusus di sektor pendapatan masih sangat banyak sumber yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, seperti pengelolaan jasa biro perjalanan wisata yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum digarap maksimal.

“Terbukti sistem penjualan kamar, perjalanan wisata, kuliner, dan ekstra value package yang dikelola secara online maupun offline oleh para agen di Badung belum tersentuh padahal kewenangan jelas ada,” tegas Mantan Ketua Banleg DPRD Badung ini.

Halaman
12
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved