Ketika Gerindra Mulai Jalin Kedekatan dengan Penguasa

Kehadiran Gerindra di dalamnya pun diyakini akan mengusik anggota koalisi yang sudah lebih lama berada di sana.

Ketika Gerindra Mulai Jalin Kedekatan dengan Penguasa
(Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). 

Sebab, pertemuan Megawati dengan Prabowo sama sekali tidak membahas bergabungnya Gerindra ke KIK.

Apalagi membahas postur Kabinet Kerja Jilid II.

Namun satu hal yang menjadi penekanan adalah seluruh pihak harus membuka ruang kerja sama di manapun.

"Ruang kerja sama itu bisa dibangun di parlemen dan MPR, pilkada, atau dalam berbagai isu, seperti menyepakati sistem politik kita ke depan," ujar Hasto singkat kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menambahkan, akan ada pertemuan seluruh sekjen partai politik dalam KIK, dalam waktu dekat.

Menurut dia, masuknya parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam KIK atau opsi kerja sama politik kemungkinan ikut dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, tentu di antara kami ada yang membuka bicara soal perlu tidaknya menambah itu (parpol), kan pasti terjadi diskusi disitu," kata Arsul.

Komunikasi Jadi Kunci Peneliti dan pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, jika PDI-P dan Gerindra menjajaki kerja sama, namun tidak masuk dalam koalisi, sebenarnya bukan masalah.

Sebab, memasukkan Gerindra ke dalam KIK bukanlah suatu keharusan.

"Tidak masalah jika konteksnya antara dua partai bekerja sama.

Halaman
1234
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved