Mulyadi Siapkan Banding ke PTUN, Babak Baru Kisruh Mutasi Sekda Karangasem

Mulyadi mengaku akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika bandingnya ke provinsi tidak memuaskan

Mulyadi Siapkan Banding ke PTUN, Babak Baru Kisruh Mutasi Sekda Karangasem
TRIBUN BALI/SAIFUL ROHIM
Sekrtaris Daerah Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi akan melakukan gugatan administrasi ke Pemerintaah Provinsi (Pemprov) Bali. I Gede Adnya Mulyadi akan menggugat terkait Surat Keputusan (SK) mutasi yang dikeluarkan Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sabtu (20/7/2019). Mulyadi Siapkan Banding ke PTUN, Babak Baru Kisruh Mutasi Sekda Karangasem 

Mulyadi Siapkan Banding ke PTUN, Babak Baru Kisruh Mutasi Sekda Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Kisruh mutasi Gede Adnya Mulyadi dari sekda menjadi staf ahli Bupati Karangasem berdampak terhadap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2020 serta Perubahan 2019.

Mulyadi mengaku akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika bandingnya ke provinsi tidak memuaskan.

Sedangkan hari ini, DPRD Karangasem akan konsultasi ke provinsi mencari solusi terhadap kisruh mutasi Sekda Karangasem.

Dewan berencana menemui Sekda Provinsi Bali dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. 

Dewan tak berani membahas KUA-PPAS yang diserahkan bupati lantaran belum ada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Sebelumnya, ketua TAPD dijabat Adnya Mulyadi. Namun sekarang posisi ketua TPAD kosong setelah mutasi.

"Pembahasan KUA PPAS kami agendakan besok (hari ini). Tapi dewan tak berani membahas karena belum ada ketua TAPD. Apalagi surat keputusan terkait mutasi sudah ditandatangani pimpinan, walaupun masalah mutasi ini masih berproses di provinsi," kata Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, Minggu (28/7/2019).

Habitat Penyu Kian Terancam, Warga Lepas Liarkan Tukik Lekang di Pantai Tegal Besar

Kaori Jadi Pelopor Dupa Pasupati di Bali

Ia bersama anggota komisi DPRD Karangasem rencana berkonsultasi ke provinsi terkait kekosongan jabatan ketua TAPD hari ini.

Tujuannya untuk mendapat kepastian hukum mutasi sekda sehingga pembahasan KUA-PPAS dipercepat.

Halaman
123
Penulis: Saiful Rohim
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved