DLH Diminta Awasi Pengelolaan Limbah, Konflik Warga & Perusahaan Ternak Babi Skala Besar di Buleleng

Warga terganggu dengan keberadaan perusahaan ternak yang memelihara ribuan babi karena dinilai telah mencemari lingkungan

DLH Diminta Awasi Pengelolaan Limbah, Konflik Warga & Perusahaan Ternak Babi Skala Besar di Buleleng
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani/Prima
CARI SOLUSI - Ombudsman bersama warga terdampak yang diwakili oleh LSM serta Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian Buleleng, menggelar pertemuan di Hardys Hotel Singaraja, Selasa (30/7/2019). DLH Diminta Awasi Pengelolaan Limbah, Konflik Warga & Perusahaan Ternak Babi Skala Besar di Buleleng 

DLH Diminta Awasi Pengelolaan Limbah, Konflik Warga & Perusahaan Ternak Babi Skala Besar di Buleleng

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Konflik warga Banjar Dinas Kawanan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, dengan PT Anugrah Bersama Sukses (ABS), masih berlanjut.

Warga terganggu dengan keberadaan perusahaan ternak yang memelihara ribuan babi karena dinilai telah mencemari lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa dari Institut Peternakan Bogor, kapasitas ternak dipelihara seusai izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), adalah 1.200 ekor. Sedangkan ternak yang dipelihara PT ABS sebanyak 1.308 ekor.

Konflik ini mendapatkan perhatian dari Ombudsman RI. Ombudsman mengundang warga terdampak, yang diwakili oleh LSM DETIK, serta beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian Buleleng. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Hardys Hotel Singaraja, Selasa (30/7/2019).

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng, Putu Karuna menyebutkan, dalam pertemuan tersebut, DLH yang memiliki kewenangan menangani masalah pencemaran lingkungan dituntut agar bertindak secara tegas dan serius.

Bila terbukti melakukan pencemaran, warga meminta agar DLH dapat memperingati perusahaan tersebut. Namun bila peringatan tidak diindahkan, maka pemerintah dapat melakukan pencabutan izin usaha.

"Sudah disepakati, ketika ada dampak kemudian ditegur usaha itu, dicantumkan apa-apa yang harus dilakukan, kemudian diberikan batas waktu. Bila teguran itu tidak dilaksanakan, maka teguran ditingkatkan menjadi teguran kedua. Kalau tetap tidak dilakukan, pada akhirnya sampai pencabutan izin," katanya.

Sementara itu, Asisten Obudsman RI Bali Nanang Mubaroq mengatakan, aduan masyarakat di Desa Bila sudah diterima oleh pihaknya sejak 2018 lalu. Atas pengaduan itu, pihaknya diakui Mubaroq, sudah melakukan peninjauan ke lokasi peternakan.

Kemarin, pihaknya mencoba memfasilitasi, mempertemukan para pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved