Bupati Bangli Usulkan Ubah UU Pajak, Akan Kirim Surat Usulan ke Presiden dan DPR RI

Bupati Bangli mengusulkan perubahan undang-undang pajak, dengan menambahkan insentif-disinsentif

Bupati Bangli Usulkan Ubah UU Pajak, Akan Kirim Surat Usulan ke Presiden dan DPR RI
Tribun Bali/M. Fredey Mercury
Bupati Bangli, I Made Gianyar ditemui Senin (24/9/2018). Bupati Bangli Usulkan Ubah UU Pajak, Akan Kirim Surat Usulan ke Presiden dan DPR RI 

Bupati Bangli Usulkan Ubah UU Pajak, Akan Kirim Surat Usulan ke Presiden dan DPR RI

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa Pajak Hotel Restoran dari Kabupaten Badung diakui menjadi polemik tersendiri.

Selain karena jumlah yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dijanjikan, seringkali mekanisme pencairan dana tersebut juga molor.

Menurut Bupati Bangli, I Made Gianyar, Selasa (30/7/2019), kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan mengubah undang-undang pajak, dengan menambahkan insentif-disinsentif. Khususnya dalam setiap penanaman pohon di Bangli.

Terlebih pihaknya mengklaim beberapa program pemerintah pusat juga meniru inovasi dari Kabupaten Bangli. Seperti membangun dari pinggiran, maupun peningkatan infrastruktur jalan.

“Ini yang juga perlu diperjuangkan dari Bangli. Sehingga air bersih, udara bersih ada yang menghargai. Setiap kita alih fungsi, ataupun setiap penanaman pohon kita dapat insentif. Dengan demikian, ia menilai Kabupaten Bangli tidak perlu lagi hanya mengandalkan dana PHR,” ucapnya.

Terlepas dari insentif dan disinsentif terkait pembiayaan dari PHR, menurutnya jika kebijakan ini diterapkan, negara juga akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya dari kelestarian alam.

Gianyar mengatakan, kecenderungan masyarakat saat ini lebih menginginkan mengalih fungsikan lahannya untuk pembangunan. Sebab dinilai lebih menguntungkan memilki hotel, ketimbang menanam padi.

“Jika sudah diterapkan insentif ini kami yakin kelestarian alam akan terjaga. Masyarakat akan berpikir dua kali untuk mengalih fungsikan lahannya menjadi hotel,” ujarnya.

Mengenai inovasinya tersebut, pihaknya ingin mengajukan surat usulan perubahan undang-undang pajak pada presiden dan DPR RI.

Sebab itu, sebelum mengakhiri masa baktinya, Gianyar mengajak seluruh anggota DPRD Bangli untuk ikut bersama-sama mengajukan dan mengawal usulan tersebut.

“Jadi sebelum berakhir ini, kita coba bersurat ke presiden, bersurat ke Ketua DPR. Sehingga ke depannya Bangli tetap nyaman dengan pertaniannya, tetap sejahtera dengan pertanian dan tetap sejahtera Bangli memelihara hutan karena mendapatkan insentif,” tandasnya.

(*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved