Mensos Nonaktifkan 14.135 Peserta Jaminan Kesehatan PBI Non BDT di Buleleng

Kementerian Sosial menonaktifkan jaminan kesehatan terhadap 14.135 peserta penerima bantuan iuran atau PBI Non BDT yang ada di Buleleng

Mensos Nonaktifkan 14.135 Peserta Jaminan Kesehatan PBI Non BDT di Buleleng
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Kepala Dinas Sosial Buleleng, Sandiyasa. Mensos Nonaktifkan 14.135 Peserta Jaminan Kesehatan PBI Non BDT di Buleleng 

Mensos Nonaktifkan 14.135 Peserta Jaminan Kesehatan PBI Non BDT di Buleleng

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Kementerian Sosial menonaktifkan jaminan kesehatan terhadap 14.135 peserta penerima bantuan iuran atau PBI Non BDT (Basis Data Terpadu) yang ada di Buleleng.

Penonaktifan ini dilakukan sejak Kamis (1/8/2019), sesuai SK Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 2019, tentang penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Buleleng, Sandiyasa menjelaskan, penonaktifan ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, khusus kepada PBI APBN alias penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

Penonaktifan ini dilakukan lantaran peserta tidak lagi terdaftar dalam BDT yang ditetapkan sejak 30 Januari 2019 lalu, baik karena tercatat sudah meninggal dunia, atau tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke faskes yang telah ditentukan.

"Pusat yang memutus langsung," ucapnya. 

Untuk di Kabupaten Buleleng, jumlah peserta PBI APBN mencapai sekitar 258.000. Sedangkan peserta PBI APBN yang Non BDT sebanyak 14.135 jiwa.

Bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan, utamanya bagi warga yang kurang mampu, maka  pihaknya akan mencoba untuk mendaftarkannya lagi melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS).

"Akan kami coba untuk diusulkan lagi agar masuk ke BDT melalui SIKS. Bila ada yang tergolong mampu, maka kami imbau untuk menjadi peserta mandiri," terangnya.

Bila saja para peserta yang dinonkatifkan tidak dapat kembali masuk ke BDT melalui SIKS, maka langkah terakhir, imbuh Sandiyasa, pemerintah daerah maupun provinsi harus menyiapkan anggaran agar seluruh warga Buleleng ter-cover jaminan kesehatannya.

"Solusinya betul-betul bagi yang tidak mampu akan kami usulkan masuk PBI Daerah," tuturnya.

(*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved