Pemprov Bali Terbitkan Pergub Soal Pemutihan, Upaya Dorong Peningkatan PAD

Gubernur Bali menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda PKB dan BBMKG

Pemprov Bali Terbitkan Pergub Soal Pemutihan, Upaya Dorong Peningkatan PAD
Kaltim.tribunnews.com
Ilustrasi STNK, BPKB dan SIM C. Pemprov Bali Terbitkan Pergub Soal Pemutihan, Upaya Dorong Peningkatan PAD 

Pemprov Bali Terbitkan Pergub Soal Pemutihan, Upaya Dorong Peningkatan PAD

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 tahun 2019 tentang Pengurangan atau Penghapus Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBMKG).

Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster itu akan mulai diberlakukan pada 5 Agustus 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali AA Ngurah Sutha Diana mengatakan bahwa memang betul telah dikeluarkan pergub tersebut.

"Jadi betul bapak gubernur sudah mengeluarkan Pergub Nomor 28 tahun 2019 tanggal 1 agustus 2019," terangnya saat dihubungi Tribun Bali, Jumat (2/8/2019) siang.

Menurutnya, salah satu alasan regulasi tersebut dikeluarkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari Pemprov Bali.

Saat ditanya mengapa Pemprov membutuhkan tambahan PAD serta untuk program apa nantinya, ia meminta Tribun Bali untuk menanyakan langsung ke Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

"Nah itu dah, masalah teknisnya bisa menanyakan ke kepala Bapenda," jelasnya.

Kepala Bapeda Provinsi Bali I Made Santha saat dikonfirmasi masih enggan menjelaskan secara lebih rinci terkait dikeluarkannya Pergub tersebut.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved