Warga Kesal Tak Bisa Urus Administrasi Kependudukan di Mal Pelayanan Publik Karangasem

Warga Kesal Tak Bisa Urus Administrasi Kependudukan di Mal Pelayanan Publik Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Ratusan warga di Karangasem mengeluh lantaran tak bisa mengurus administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik, Jalan Raya Gajah Mada, Amlapura, Karangasem, Bali, Kamis kemarin (1/8/2019).

Mereka tak bisa mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP-Elektronik, dan Kartu Identitas Anak.

I Nengah Wirya satu di antara ratusan warga mengaku kecewa dengan pelayanan pemerintah yang seperti ini.

Pria asal Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Karangasem, Bali ini menekankan, yang menjadi korban adalah warga. Aktivitas warga terhambat karena tidak bisa mengurus administrasi kependudukan.

"Bayangkan dari Seraya Timur ke kota untuk mengurus KK, sampai di kota malah tidak dilayani. Alasannya karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karangasem, I Wayan Sumidia, pensiun per 1 Agustus 2019," ungkap Nengah Wirya kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Perbekel Pesaban, Kecamatan Rendang, I Dewa Ketut Sarjana.

Pihaknya mengaku tak bisa mengurus surat keterangan warga negara indonesia sebagai syarat pendaftaran calon perbekel.

"Seharusnya pemerintah cari pengganti sebelum Kepala Disdukcapil pensiun. Kalau begini otomatis pelayanan terhambat. Yang menjadi korban masyarakat. Mau urus ini tak bisa, mau urus itu juga nggak bisa," ujar Dewa Ketut Sarjana saat ditemui di Mal Pelayanan Publik (MPP) Karangasem.

Sarjana berharap, pemerintah daerah harus segera menunjuk penganti Wayan Sumidia mengingat posisi Kepala Disdukcapil sangat mendesak.