Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali

Dewan tidak setuju Dinas Koperasi digabung dengan OPD lain karena beberapa alasan ini

Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali 

Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari semula berjumlah 49 Dinas, Badan dan Biro, setelah dievaluasi menjadi 38 OPD, dan ditambah 2 OPD baru, yaitu Dinas Pemajuan Desa Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah. 

Sehingga komposisi OPD Pemprov Bali yang baru seluruhnya akan berjumlah 40.

Salah satu Dinas yang rencananya dilakukan penggabungan adalah Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry menyatakan mengenai pembentukan dua OPD baru, pihaknya akan mendukung. 

Namun, kata Sugawa Korry, yang perlu dikaji dengan baik dan kalau bisa jangan digabung yaitu Dinas Koperasi.

“Kami belum sependapat kalau Dinas Koperasi digabung, dia harus berdiri sendiri,” kata Sugawa Korry usai rapat paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Bali,Senin (5/8/2019).

Ia pun menyampaikan beberapa alasan mengapa Dinas Koperasi sebaiknya tidak digabung dengan OPD lainnya.

Pertama, pertimbangannya karena koperasi ada dalam amanat Undang-undang 1945.

Kedua, Komitmen Pemprov Bali mengenai perlindungan pada koperasi telah dituangkan dalam bentuk Perda.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved