Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali

Dewan tidak setuju Dinas Koperasi digabung dengan OPD lain karena beberapa alasan ini

Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dewan Tak Setuju Dinas Koperasi Digabung Disperindag, Rencana Perampingan OPD Pemprov Bali 

“Kita kan baru saja mengesahkan Perda tentang perlindungan dan pembinaan koperasi,” ujarnya.

Ketiga, jumlah anggota koperasi sangat banyak yakni berjumlah hampir 2 juta orang di Bali.

Keempat, dasar ekonomi Bali adalah ekonomi kerakyatan yang seharusnya koperasi menjadi bagian dari ekonomi rakyat ini agar lebih dilindungi. 

Menurutnya, tantangan koperasi di Bali ke depan dirasa semakin berat. Sehingga kalau OPD-nya digabung, maka yang menangani koperasi hanyalah Eselon III.

Saat ditanya kedekatan karakteristik urusan pemerintahan antara Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) sehingga dijadikan alasan dilakukan penggabungan OPD, menurut dia hal tersebut belum pas. 

“Kalau Dinas Perindag fokusnya diharapkan dalam aspek usahanya dan lebih fokus ekspor karena PDRB Bali dipengaruhi secara signifikan dari ekspor,” ucapnya.

Ditegaskannya kembali, kalau memang pemerintah berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan, maka Dinas Koperasi harus dipertahankan dan tidak digabung.

“Tapi penggabungan (OPD) yang lain kami setuju,” tandasnya.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved