DPRD Bangli Nilai Retribusi Picu Masyarakat Trauma Kelola Objek Wisata

Ketimbang menarik retribusi, menurut dewan, lebih baik bupati memaksimalkan pendapatan dari hotel dan restoran.

DPRD Bangli Nilai Retribusi Picu Masyarakat Trauma Kelola Objek Wisata
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Situasi rapat Anggota DPRD Bangli di Bangli, Bali, Senin (5/8/2019). 

DPRD Bangli Nilai Retribusi Picu Masyarakat Trauma Kelola Objek Wisata

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Rencana Bupati Bangli, I Made Gianyar menarik retribusi tiga destinasi wisata yang tengah booming, mendapat sorotan dari DPRD Bangli, Bali.

Ketimbang menarik retribusi, menurut dewan, lebih baik bupati memaksimalkan pendapatan dari hotel dan restoran.

Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa mengatakan, aturan penarikan retribusi ini memang ada kemungkinan.

Namun ia menilai semestinya bupati selaku putra daerah mendorong destinasi wisata yang tengah berkembang, agar lebih eksis.

“Semuanya ini kan bukan produk pemerintah. Mestinya pemerintah tahu diri. Ini semua inisiatif dan inovasi dari masyarakat dalam rangka pengembangan objek,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, lebih baik pemerintah daerah memberikan waktu agar penataan destinasi wisata dari masyarakat bisa lebih berkembang.

Pasalnya tiga objek wisata yakni Tukad Cepung, Twill Hill, dan Sudamala kini dalam tahap pengembangan dan promosi.

Dengan diberikan waktu selama dua hingga tiga tahun ke depan, menurut Sudiasa, mampu memberikan dampak positif pada berkembangnya destinasi wisata lain.

Sebaliknya, pengenaan retribusi di awal dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru dinilainya tidak mendidik.

Andaikan pengenaan retribusi ini dipaksakan, pihaknya khawatir objek wisata yang telah dikembangkan masyarakat justru menjadi sepi, lantaran harga tiket masuk yang mengalami pengingkatan.

“Pemerintah masih nol dalam mendorong inovasi masyarakat. Baik dalam rangka memberikan pelayanan, maupun membantu pembangunan infrastruktur di objek wisata itu sendiri. Lebih baik untuk sekarang, untuk tahap pengembangan saat ini biarkan dulu masyarakat berinovasi. Berikanlah dulu kelonggaran-kelonggaran dalam rangka pengenaan retribusi ini. Tujuannya agar masyarakat tidak trauma untuk mengembangkan objek wisata,” ucapnya.

Terkait dengan peningkatan PAD, Sudiasa menilai masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bupati.

Salah satunya dari sisi pengenaan pajak hotel dan restoran (PHR) yang belum optimal.

“Itu semestinya dimaksimalkan. Itu potensi luar biasa jika berbicara peningkatan PAD. Kedua, kaitannya dengan retribusi kawasan pariwisata Kintamani yang masih bisa digali dengan maksimal. Baik di Penelokan maupun pariwisata di kawasan Danau Batur. Jangan malah yang dikembangkan oleh masyarakat, yang memakai lahannya sendiri, justru dikejar-kejar untuk ditarik retribusi,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved