Hari Ini Cek ke Nusa Penida, Kirana Belum Terima Laporan Penangkapan Pegawai DLHP karena Narkoba

Kadis LHP Klungkung, Anak Agung Kirana belum manerima informasi perihal pegawainya di Nusa Penida yang ditangkap karena kasus narkoba

Hari Ini Cek ke Nusa Penida, Kirana Belum Terima Laporan Penangkapan Pegawai DLHP karena Narkoba
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung, I Komang Susana. Hari Ini Cek ke Nusa Penida, Kirana Belum Terima Laporan Penangkapan Pegawai DLHP karena Narkoba 

Hari Ini Cek ke Nusa Penida, Kirana Belum Terima Laporan Penangkapan Pegawai DLHP karena Narkoba

TRIBUN-BALI.COM, NUSA PENIDA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Anak Agung Kirana, hingga Minggu (4/8/2019), belum manerima informasi perihal pegawainya di Nusa Penida yang ditangkap Sat Narkoba Polres Klungkung.

Senin (5/8/2019), ia berencana akan langsung ke UPT Kebersihan Nusa Penida untuk memastikan penangkapan tersebut.

"Informasi secara tertulis memang belum ada ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Besok (hari ini, red) saya akan ke Nusa Penida untuk memastikannya," ujar Anak Agung Kirana saat dihubungi Minggu (4/8/2019).

Ia mengatakan perlu keterangan secara tertulis terkait penangkapan stafnya tersebut sehingga selanjutnya informasi tertulis itu akan diteruskan ke tim penindakan di Pemkab Klungkung.

"Informasi itu semua harus tertulis, kapan ditangkap, karena apa, di mana, semua harus jelas. Itulah yang akan kami cari tahu dulu sehingga bisa kami laporkan ke tim penindakan di Pemda," jelasnya.

Semua Barang Berharga Ludes, Rumah Tantra Terbakar Diduga Akibat Arus Pendek Listrik

18.000 Ekor Sapi Keluar Bali Selama Bulan Juli, Jelang Idul Adha Peningkatan Capai Tiga Kali Lipat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Klungkung, I Komang Susana juga belum menerima laporan secara resmi perihal ditangkapnya oknum PNS di Nusa Penida terkait kasus narkoba.

"Seharusnya dinas di tempat oknum itu bekerja aktif mencari tahu kebenaran informasi penangkapan oknum PNS tersebut. Lalu disampaikan ke tim di Pemda," jelas I Komang Susana.

Selanjutnya Badan Pertimbangan Kepegawaian akan memberikan pertimbangan ke bupati terkait sanksi bila oknum PNS tersebut benar ditahan karena kasus narkoba.

Apabila benar ditahan, otomatis oknum tersebut akan diberhentikan sementara sebagai PNS. Hal ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved