Koster Sebut Perampingan OPD Berdasarkan Evaluasi, BKD Bali Jamin Tak Ada PHK

Koster menyebut akan ada beberapa jabatan eselon II yang berkurang. Namun pihaknya akan berupaya memitigasi risiko sekecil mungkin

Koster Sebut Perampingan OPD Berdasarkan Evaluasi, BKD Bali Jamin Tak Ada PHK
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Rapat Paripurna - Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri rapat paripurna pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Senin (5/8/2019). Koster Sebut Perampingan OPD Berdasarkan Evaluasi, BKD Bali Jamin Tak Ada PHK 

Koster Sebut Perampingan OPD Berdasarkan Evaluasi, BKD Bali Jamin Tak Ada PHK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kepada DPRD Provinsi Bali, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam sidang paripurna yang digelar bersama DPRD Bali.

Dalam perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini yang semula berjumlah 49 Dinas, Badan dan Biro yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dievaluasi menjadi 38 OPD, dan ditambah 2 OPD baru, yaitu Dinas Pemajuan Desa Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.  Sehingga komposisi OPD yang baru seluruhnya akan berjumlah 40.

Disisi lain perampingan OPD ini memiliki risiko yakni akan ada jabatan-jabatan yang hilang.

Koster menyebut akan ada beberapa jabatan eselon II yang berkurang. Namun pihaknya akan berupaya memitigasi risiko sekecil mungkin agar tidak ada jabatan yang hilang.

Caranya 9 pejabat eselon II yang akan ‘kehilangan’ jabatan itu bisa disandingkan dengan pejabat yang akan pensiun.

Ia menyebut sampai akhir tahun 2019 ini akan ada 7 pejabat eselon II yang pensiun.

“Menurut Pak Sekda 7 orang pensiun (tahun 2019), sehingga tinggal dua orang. Nanti pasti yang dua ini akan dicarikan solusi yang terbaik. Pokoknya yang dua ini ada tempatnya yang bagus,” kata Koster usai menghadiri rapat paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Senin (5/8/2019).

Kementerian Kucurkan Bantuan Rp 7 Miliar untuk Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Lokal

DLHK Denpasar Imbau Pendistribusian Daging Kurban Tak Pakai Kantong Plastik

Evaluasi OPD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta dalam menyusun perangkat daerah yang efektif dan responsif untuk mendukung pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hasil evaluasi yang dilakukan mengakibatkan perubahan perangkat daerah berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit yang sudah ada, penghapusan unit yang sudah ada dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved