Pelaksanaan Izin Bersyarat Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kintamani Terkendala Revisi Perda

Wacana izin bersyarat oleh Bupati Bangli bagi pelaku usaha di wilayah Kintamani, justru terkendala dengan perda

Pelaksanaan Izin Bersyarat Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kintamani Terkendala Revisi Perda
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Salah satu bangunan yang menghalangi pemandangan Gunung dan Danau Batur di Jalan Jurusan Kintamani - Singaraja. Sabu (3/8/2019). Pelaksanaan Izin Bersyarat Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kintamani Terkendala Revisi Perda 

Pelaksanaan Izin Bersyarat Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kintamani Terkendala Revisi Perda

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI -  Wacana izin bersyarat oleh Bupati Bangli bagi pelaku usaha di wilayah Kintamani, justru terkendala dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebab itu pula, pihak pemkab kini tengah berupaya melakukan revisi terkait perda yang disahkan tahun 2013 silam ini.

Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangli, I Made Alit Parwata, Minggu (4/8/2019), mengatakan wacana izin bersyarat ini sejatinya sudah ada sejak setahun lalu.

Layaknya KTP-el, Banyuwangi Rilis Kartu Ternak Elektronik Jaminan Layanan Kesehatan Hewan

Datangi Kantor Pusat PLN, Begini Teguran Presiden Jokowi Terhadap Direksi PT PLN Persero

Pihaknya juga tidak memungkiri ada upaya untuk mempercepat pelaksanaan izin bersyarat ini.

“Kami dengan bagian hukum setda Bangli sudah sering kali mendorong untuk mempercepat pelaksanaannya. Namun kami masih ada kendala pada rencana tata ruang wilayah (RTRW),” katanya.

Menurut Alit, kendala tersebut lantaran pada Perda Bangli No. 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang, tercantum tentang perlindungan sempadan jurang dan dilarang melakukan pembangunan.

Sebab itu dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan, pihaknya menegaskan tidak pernah memberikan izin.

Ingin Menikah Lagi, Suami Ini Justru Menyesal Dan Menangis Saat Istrinya Mengatakan Hal Ini

SMAN 4 Denpasar Wakili Bali dalam Lomba Sekolah Sehat, Persiapan Lima Bulan

“Dengan adanya aturan sebelumnya, harapan kami ada revisi terhadap peraturan ini. Sehingga ada peluang untuk melakukan pembangunan di sempadan jurang, sebagai wilayah khusus untuk pariwisata,” jelasnya.

Alit mengungkapkan perubahan regulasi bisa dilakukan mengingat perda tersebut telah berusia lima tahun, disamping untuk mengikuti dinamika pembangunan.

Mengenai prosesnya, dikatakan saat ini masih dalam tahapan review Perda No. 9 tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Pemukiman (PUPRKim) Kabupaten Bangli.

“Dalam hal ini seperti yang telah disampaikan pak bupati, bahwa bangunan yang berdiri sekarang nantinya wajib rata dengan jalan di sekitar. Sehingga tidak menghalangi view Gunung dan Danau Batur. Jadi pembangunannya ke bawah. Kalau berapa lama proses yang dibutuhkan untuk revisi perda, tergantung dari kemampuan anggaran. Karena review berkaitan dengan uji teknis lapangan, memerlukan konsultan,” tandasnya.

(*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved