Hari Pertama 5.300 Orang Nyamsat, Denpasar Targetkan 63 Ribu WP Ikut Program Pemutihan

Berdasarkan evaluasi, antusiasme masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya cukup tinggi.

Hari Pertama 5.300 Orang Nyamsat, Denpasar Targetkan 63 Ribu WP Ikut Program Pemutihan
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala UPTD Kantor Samsat Denpasar, Putu Sudiana. Hari Pertama 5.300 Orang Nyamsat, Denpasar Targetkan 63 Ribu WP Ikut Program Pemutihan 

Hari Pertama 5.300 Orang Nyamsat, Denpasar Targetkan 63 Ribu WP Ikut Program Pemutihan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 tahun 2019 yang mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pergub ini mulai berlaku dari tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 6 Desember 2019.

Kepala UPTD Kantor Samsat Denpasar, Putu Sudiana mengatakan berdasarkan evaluasi, antusiasme masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya cukup tinggi.

“Hari Senin, Selasa dan Rabu membeludak. Hari Senin saja hampir 5.300 orang yang nyamsat,” kata Sudiana saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (8/8/2019).

UPTD Samsat Kota Denpasar menargetkan 63 ribu lebih Wajib Pajak (WP) menggunakan kesempatan untuk mengikuti program pemutihan ini.

“Saya optimis sampai 6 Desember, mudah-mudahan 80 persen Wajib Pajak mempergunakan pemutihan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan kalau nanti sudah diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk keputusan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, bila Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya kemungkinan besar kendaraannya bisa dikandangkan karena dianggap kendaraan bodong.

Citilink Indonesia Luncurkan Layanan Dining Experiences di 3 Rute Ini, Termasuk Denpasar

Saddil Ramdani Akan Kibarkan Merah Putih jika Klubnya Pahang FA Juarai Piala Malaysia

Dalam peraturan itu menyebutkan dua tahun berturut-turut kendaraan tidak disamsat maka akan dikeluarkan dari registrasi identifikasi kendaraan.

Rencananya aturan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2020.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved