Indra Kecewa, Kasus Ketua Koperasi Dana Asih Bisa Rusak Citra Koperasi Bali

Kasus penggelapan dana miliaran rupiah nasabah Koperasi Dana Asih Gianyar oleh Ketua pengurus koperasi, mendapat sorotan dari Dinas Koperasi dan UKM

Indra Kecewa, Kasus Ketua Koperasi Dana Asih Bisa Rusak Citra Koperasi Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Gede Indra. Indra Kecewa, Kasus Ketua Koperasi Dana Asih Bisa Rusak Citra Koperasi Bali 

Indra Kecewa, Kasus Ketua Koperasi Dana Asih Bisa Rusak Citra Koperasi Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus penggelapan dana miliaran rupiah nasabah Koperasi Dana Asih Gianyar oleh Ketua pengurus koperasi, mendapat sorotan dari Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Gede Indra.

Indra pun merasa kecewa lantaran di mata nasional kinerja koperasi di Bali tergolong bagus, tetapi citranya menjadi tercoreng akibat salah satu koperasi bermasalah itu.

Maka dari itu pihaknya bersama Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar sudah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi terhadap koperasi bersangkutan.

Selain itu, juga sudah dilaksanakan rapat yang dihadiri Kadis Koperasi Gianyar, Dewan Koperasi Indonesia wilayah Bali, Ketua pengurus koperasi Dana Asih dan anggota koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban pengurus .

Diketahui setelah dilakukan pengkajian ternyata ada masalah tata kelola dalam koperasi itu.

Ketua koperasi melanggar SOP atau melanggar batas maksimum pemberian pinjaman.

“Ketua pengurusnya berjanji bertanggung jawab, dan bahkan sudah membuat pernyataan bermeterai,” kata Indra saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jumat (9/8/2019).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau lembaga perbankan memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin dana yang disimpan, nasabah menjadi aman jika terjadi permasalahan.

Sedangkan koperasi tidak memiliki LPS karena undang-undangnya memang tidak ada.

Namun, ke depan dalam rancangan undang-undang koperasi terbaru yang sedang digodok oleh DPR RI, ada pasal yang menyebutkan dalam usaha koperasi simpan pinjam, pemerintah wajib membentuk lembaga penjamin simpanan.

“Mudah-mudahan segera terwujud itu. Karena itu memang yang ditunggu-tunggu oleh para anggota dan pengurus koperasi. Dengan adanya LPS, dana nasabah akan aman dan terjamin.,” ujarnya.

Sambungnya, untuk mengatasi permasalahan SDM (Sumber Daya Manusia) koperasi, pada tahun 2019 ini dilakukan 48 diklat, termasuk 15 diklat kompetensi.

Diklat dilaksanakan mulai dari level manager sampai level staf, seperti juru buku, juru tagih, analis pinjaman, customer service, kabag pinjaman, kabag accounting dan kabag dana.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved