Penahanan Sudikerta Diperpanjang 30 Hari, Ini Penjelasan Kejari Denpasar

Penahanan Sudikerta Diperpanjang 30 Hari, Ini Penjelasan Kejari Denpasar

Penahanan Sudikerta Diperpanjang 30 Hari, Ini Penjelasan Kejari Denpasar
Tribun Bali / Putu Candra
Sudikerta saat tiba di Kejati Bali untuk menjalani pelimpahan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah menahan mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta untuk 20 hari kedepan.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada tersangka kasus dugaan pencucian uang, penipuan atau penggelapan dan pemalsuan senilai Rp 150 miliar itu.

Oleh penyidik kejaksaan, penahanan Sudikerta diperpanjangan hingga 30 hari kedepan.

Demikian disampaikan, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Denpasar, Eka Widanta saat dihubungi, Rabu (14/8).

"Iya benar, kami memperpanjang lagi masa penahanan I Ketut Sudikerta selama 30 hari kedepan. Saat pelimpahan tahap II kemarin, jangka waktu penahanannya 20 hari," terangnya.

Diperpanjangnya masa penahanan Sudikerta, kata Eka karena tim jaksa yang ditunjuk menangani perkara ini membutuhkan waktu menyusun surat dakwaan.

"Alasan penahanan diperpanjang, karena tim jaksa membutuhkan waktu menyusun surat dakwaan. Kami tidak mau terburu-buru. Dakwaan harus lengkap dan cermat," tegas Eka Widanta.

Dalam perkara ini, Sudikerta diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan/atau menggunakan surat/dokumen yang diduga palsu seolah-olah palsu dan/atau pencucian uang. Ia pun disangkakan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebagaimana tertulis dalam uraian singkat berkas perkara, bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, tersangka Sudikerta menawarkan dua bidang tanah SHM No.5048 seluas 38.650 m2 dan SHM No.16249 seluas 3.300 m2 berlokasi di Desa Jimbaran, Kuta, Badung yang diklaim miliknya, dan dihargai Rp 272.675.000.000
Pula, Sudikerta mengajak bekerjasama mendirikan sebuah perusahaan (PT) yang bergerak di usaha membangun villa dan hotel di atas tanah tersebut.

Disepakati kepemilikan saham atas PT tersebut sebesar 55 persen (Rp 149.971.250.000) untuk PT Marindo Investama milik Alim Markus. Sebesar 45 persen (Rp 122.703.750.000) untuk PT. Pecatu Bangun Gemilang (Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini dkk). Ini tertuang sesuai akta perjanjian No.37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris, Wimphry Suwignjo.

Kemudian tanggal 20 Desember 2013, di Notaris Ketut Neli Asih dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.5048 seluas 38.650 m2 sesuai akta No.50 dan tanah SHM No.16249 seluas 3.300 m2 sesuai akta No.51 kepada Alim Markus.
Atas pelepasan hak atas dua bidang tanah tersebut, PT. Marindo Investama (Alim Markus) telah mentransfer uang Rp 149.971.250.000 ke rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang.

Selanjutnya atas tanah SHM No.5048 seluas 38.650 m2 dimohonkan Hak Guna Bangunan (HGB). Sehingga terbit Sertifikat HGB (SHGB) No.5074 atas nama PT. Marindo Gemilang. Sedangkan tanah SHM No.16249 seluas 3.300 m2 disepakati diserahkan kepada Pura sebagai tanah pengganti.

Namun PT.Marindo Gemilang tidak dapat menguasai tanah SHGB No.5074. Mengingat SHM No.5048 seluas 38.560 m2 yang dilepas haknya tersebut oleh Anak Agung Ngurah Agung kepada Alim Markus adalah palsu. Sementara SHM No.5048 seluas 38.650 m2 yang asli tetap berada di Notaris Sudjarni. Sedangkan untuk tanah SHM No.16249 seluas 3.300 m2 sebelumnya telah dijual kepada pihak ketiga. CAN

Penulis: Putu Candra
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved