KPK Kaji 10 Kasus Aduan Warga Denpasar, Bangli dan Karangasem Pun Ikut Disoroti

Wilayah-wilayah yang didatangi KPK ini kriterianya banyak, tiap Kabupaten/Kota berbeda. Misalnya, ada yang kepala daerahnya terkena OTT atau daerah te

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Rizki Laelani
TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Roadshow KPK-Acara roadshow ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (16/8/2019).   

KPK Kaji 10 Kasus Aduan Warga Denpasar, Bangli dan Karangasem Pun Ikut Disoroti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bus Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK) tiba di Kota Denpasar serangkaian acara roadshow ‘Jelajah Negeri Bangun Anti-korupsi’.

Sebelumnya Bus KPK sudah mengunjungi Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Gianyar.

Penasihat KPK, Budi Santoso mengatakan, pada tahun 2019 ini KPK hadir di 28 kota dalam tiga provinsi.

Di antaranya Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk membawa pesan bahwa KPK melakukan kegiatan pencegahan dan itu dilakukan secara sistematis, terstruktur bekerja sama dengan stake holder di daerah-daerah yang dikunjungi.

“Wilayah-wilayah yang didatangi KPK ini kriterianya banyak, tiap Kabupaten/Kota berbeda. Misalnya, ada yang kepala daerahnya terkena OTT atau daerah tersebut menjadi contoh pencegahan korupsi,” kata Budi saat ditemui di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (16/8/2019).

Khusus di Bali, KPK menyoroti dua kabupaten yang belum tertib.

Kabupaten Bangli dan Karangasem, sebut Budi, hasil capaian daerahnya belum diinput.

Padahal, KPK memonitor dari Jakarta melalui data-data yang diinput tersebut.

Selanjutnya pihak KPK menugaskan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mendampingi Kabupaten/Kota yang belum menginput progress pencapaian ini supaya tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik.

Selain melakukan kunjungan, lanjut Budi, KPK juga sudah membentuk koordinator wilayah, baik itu koordinator supervisi, pencegahan, maupun penindakan.

Korwil tersebut terus bekerja di daerah-daerah walaupun tidak memiliki kantor di daerah.

Pihaknya memberi apresiasi karena penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Kota Denpasar untuk eksekutifnya sudah 100 persen.

Sedangkan persentase penyampaian LHKPN untuk legislatifnya adalah 97,60 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved