Bendesa Agung Sepakat Beri Sanksi Adat Untuk Koruptor di Bali Untuk Menimbulkan Rasa Malu

Ia menambahkan usulan itu merupakan sebuah ide yang bagus sehingga krama Bali bisa benar-benar bebas dari korupsi.

Bendesa Agung Sepakat Beri Sanksi Adat Untuk Koruptor di Bali Untuk Menimbulkan Rasa Malu
TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usulan Gubernur Bali Wayan Koster untuk memberikan sanksi adat bagi krama Bali yang terlibat korupsi sesuai awig-awig atau pararem yang berlaku di desa adat asalnya, mendapat tanggapan dari Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.

Ida Bendesa, begitu sapaannya, menyatakan sepakat terkait pengenaan sanksi adat bagi koruptor

Menurutnya sanksi adat yang bisa diberikan hanyalah berupa sanksi sosial, karena sanksi pidana tidak mungkin diberikan oleh desa adat.

“Nanti bisa saja sanksi sosial ditambahkan dalam pararem,” kata Ida Bendesa saat ditemui usai Upacara Peringatan HUT Proklamasi di Lapangan Niti Mandala Renon, Jumat (17/8/2019).

Ia menambahkan usulan itu merupakan sebuah ide yang bagus sehingga krama Bali bisa benar-benar bebas dari korupsi.

Sanksi sosial itu tujuannya untuk memberi efek jera, sehingga menimbulkan rasa malu sebagai koruptor.

Selain koruptor, kata dia, sanksi sosial bisa juga diberikan untuk pengedar maupun pengguna narkoba.

“Untuk tindak pidana umum biasa tidak, mungkin narkoba ya, korupsi ya. Begitu,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FKUB Bali ini.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam acara Roadshow bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’. 

Koster mengusulkan pemberian sanksi adat bagi koruptor.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved