Berantas Korupsi Harus Mengakar di Daerah, Bincang Santai Roadshow Bus KPK di Bali

Dalam kegiatan Roadshow Bus KPK 'Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi' di Bali, tak hanya berkunjung secara formalitas, tapi juga informal

Berantas Korupsi Harus Mengakar di Daerah, Bincang Santai Roadshow Bus KPK di Bali
TRIBUN BALI/RIZAL FANANY
Febri Diansyah, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti bincang santai yang bertajuk 'Melawan Korupsi, Sekuat Apa Kita?', di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat (16/8/2019). Diskusi ini secara garis besar membahas seputar penguatan bersama masyarakat sipil dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Berantas Korupsi Harus Mengakar di Daerah, Bincang Santai Roadshow Bus KPK di Bali 

Berantas Korupsi Harus Mengakar di Daerah, Bincang Santai Roadshow Bus KPK di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam kegiatan Roadshow Bus KPK 'Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi' di Bali, tak hanya berkunjung secara formalitas, tapi juga informal.

Seperti dilakukan melalui acara bincang santai dengan tema 'Melawan Korupsi, Sekuat Apa Kita?' di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat (16/8/2019).

Dalam diskusi ini menghadirkan Juru Bicara KPK Febri Dyansah, Penasehat KPK Budi Susanto, Campaign Manager Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Bali Komang Arya Bobby Ganaris, dan dimoderatori Roberto Hutabarat.

Secara garis besar, dalam diskusi ini membahas upaya penguatan, baik dari segi pengawasan, pencegahan hingga penindakan korupsi di setiap daerah.

Jubir KPK Febri Dyansah mengakui pentingnya upaya penguatan pemberantasan korupsi di daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

''Pertama, KPK bukan hanya milik Jakarta, tapi KPK adalah milik seluruh rakyat Indonesia,'' ungkapnya.

Buktinya, kata dia, hingga saat ini KPK telah menindak sebanyak 130 perkara korupsi yang menjerat kepala daerah, baik itu kasus suap, gratifikasi, pengadaan jasa dan barang hingga pencucian uang. Di antara perkara itu, ada 120 lebih anggota DPRD yang terjerat.

''Artinya, itulah bukti kami bahwa KPK juga menangani kasus di daerah, sekaligus membuktikan bahwa ada kepercayaan tinggi dari publik di daerah,'' jelasnya.

Jika semisal ada laporan kasus yang belum terespons, kata dia, laporan itu memang butuh verifikasi lebih lanjut agar penindakan KPK tidak terkesan main-main.

''Jika memang ada laporan valid tentu akan kami tindaklanjuti,'' tegasnya.

Bahkan, hingga saat ini KPK telah memiliki jaringan koordinasi supervisi dan program pencegahan di 9 tempat yang mewilayahi seluruh Indonesia yang bertanggunb jawab melakukan pencegahan korupsi di daerah-daerah.

Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan menjadi upaya lebih konkret terhadap penguatan institusi KPK sebagai milik rakyat.

''Dalam hal ini, upaya pemberantasan di daerah lebih dikonkretkan dengan komitmen yanf utuh, sehinga penanganan dan pencegahan bisa dilakukan lebih serius,'' pungkasnya.

(*)

Penulis: eurazmy
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved