KPK Tangani 130 Perkara Korupsi Melibatkan Kepala Daerah

Sebanyak 130 perkara korupsi periode 2004-2019melibatkan pimpinan daerah di antaranya, Gubernur, Wali Kota dan juga Bupati

KPK Tangani 130 Perkara Korupsi Melibatkan Kepala Daerah
kolase tribun bali
Ilustrasi korupsi - KPK Tangani 130 Perkara Korupsi Melibatkan Kepala Daerah 

KPK Tangani 130 Perkara Korupsi Melibatkan Kepala Daerah

Laporan Wartawan Tribun Bali - Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebanyak 130 perkara korupsi periode 2004-2019 melibatkan pimpinan daerah di antaranya, Gubernur, Wali Kota dan juga Bupati, tersebar di sejumlah provinsi, dan 112 orang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Jubir KPK, Febri Diansyah saat ditemui di acara pelatihan Jurnalis Melawan Korupsi di Warung Bendega, Jalan Kapten Cok Agung Tresna. No 31, Denpasar, Minggu (18/8/2019).

"Dari 130 perkara, ada 112 orang yang sedang kami proses. Intinya memang cukup banyak kepala daerah yang kami proses. Dan kami harap, jika kita semua siap serius melakukan pencegahan, maka di Bali hal-hal seperti ini tidak akan terjadi," ujarnya.

Ditanya, apakah ada peningkatan korupsi di setiap kepala daerah dari tahun ke tahun? Ia mengatakan tidak ada peningkatan signfikan.

"Kalau indeks persepsi korupsinya mengalami penurunan. Dalam artian membaik ya, meskipun peningkatanya belum signifikan. Harapannya kontribusi di daerah juga cukup penting terutama di proses perizinan," tuturnya.

Febri menjelaskan, pada dasarnya proses pencegahan korupsi harus dilakukan berbagai pihak dan memiliki komitmen.

"Prinsip dasarnya kalau bicara pencegahan korupsi, berarti harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong sekaligus melakukan kajian. Kemudian pemerintah daerah diharapkan bisa berperan aktif. Jadi komitmennya harus penuh untuk mencegah korupsi," imbuhnya

Menurutnya pelayanan publik harus secara intens mengawal pencegahan korupsi.

Jadi ada tiga aspek yang memang penting dilakukan bersama. Yakni terkait penerimaan daerah dan penertiban aset.

"Kalau aset-aset di Bali ini misalnya ada beberapa identifikasi di program-prigram yang belum maksimal. Untuk penertiban aset juga kita perlu review lebih lanjut agar semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) itu ada legalisasinya. Karena di beberapa daerah lain, kami menemukan ada aset-aset yang basis legalnya/sertifikatnya masih tidak cukup kuat, sehingga berisiko aset itu dijual dan menjadi milik pihak ketiga. Harapanya itu menjadi perhatian di Bali. Selain juga penguatan aparatur pengawas internal pemerintah untuk mencegah korupsi sejak awal," jelasnya.

(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved