Tanggapan KPK Terkait Laporan Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Benoa

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pengaduan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi belum bisa dijelaskan ke publik secara detail

Tanggapan KPK Terkait Laporan Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Benoa
Tribun Bali/I Putu Supartika
Jubir KPK Febri Diansyah ditemui setelah memberi materi pelatihan Jurnalis Lawan Korupsi di Denpasar, Minggu (18/8/2019). Tanggapan KPK Terkait Laporan Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Benoa 

Tanggapan KPK Terkait Laporan Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Benoa

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam diskusi bersama Jubir KPK, Febri Diansyah, Koordinator ForBali, Wayan Gendo Suardana mengatakan pihaknya telah menyampaikan data secara langsung terkait dugaan korupsi kasus reklamasi Teluk Benoa ke KPK.

Ia menyampaikan laporan tersebut disampaikan ketika Abraham Samad masih menjabat sebagai Ketua KPK.

Dikatakan Gendo, saat itu Samad menilai indikasi penyimpangan sudah kuat dan akan dilakukan pemantauan khusus. Akan tetapi Samad turun dari jabatannya tak lama setelah itu.

Terkait hal tersebut, Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan pengaduan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi belum bisa dijelaskan ke publik secara detail.

Hal ini dikarenakan prosesnya masih tahap pengaduan masyarakat.

"Tapi semua pihak memiliki hak untuk sampaikan laporan jika ada dugaan tindak pidana korupsi," katanya setelah menjadi narasumber dalam Pelatihan Jurnalis Lawan Korupsi di Denpasar, Minggu (18/8/2019).

Dari pengaduan tersebut, KPK kemudian melakukan telaah dan analisa lebih lanjut terkait info tersebut.

"Kalau detailnya karena ini berupa pengaduan masyarakat belum bisa kami sampaikan," katanya.

Intinya pihaknya berharap kebijakan perizinan yang diambil termasuk dalam konteks reklamasi ini dilakukan tanpa unsur-unsur korupsi.

"Jangan sampai ada persekongkolan dalam pengambilan kebijakan. Apalagi jangan sampai ada suap dalam kebijakan-kebijakan tersebut," katanya.

Menurutnya kepentingan publik merupakan hal paling prioritas yang seharusnya jadi indikator paling utama.

(*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved