Jangan Korbankan Pura Demi Pariwisata! MDA Bali Seragamkan Sanksi Pelecehan Tempat Suci

Majelis Desa Adat (MDA) Bali meminta desa adat/pakraman agar tidak mengorbankan tempat suci untuk mencari keuntungan pariwisata

Jangan Korbankan Pura Demi Pariwisata! MDA Bali Seragamkan Sanksi Pelecehan Tempat Suci
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - [kiri] Sejumlah wisatawan mancanegara berfoto di depan gapura di Desa Penglipuran, Kintamani,Bangli, Rabu (14/8/2019). [kanan] Wisatawan mancanegara mengunjungi cagar budaya Gunung Kawi, Gianyar. Banyaknya kasus pelecehan yang berkunjung ke tempat wisata dan tempat-tempat suci, Pemerintah bakal membuat aturan yang mengatur etika turis. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Majelis Desa Adat (MDA) Bali meminta desa adat/pakraman agar tidak mengorbankan tempat suci untuk mencari keuntungan pariwisata.

Pelecehan tepat suci oleh wisatawan selama ini dinilai tak terlepas dari belum taatnya pihak desa dalam menjaga tempat suci.

Pura, khususnya kawasan utama mandala, dinilai tidak perlu dikunci atau digembok. Namun harus diawasi secara ketat.

Ketua MDA Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Minggu (18/8/2019) mengatakan pelecehan tempat suci di Bali pasti dan selalu menjadi tanggung jawab desa adat.

Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet
Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet (TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA)

Semua wilayah di Bali tidak terlepas dari wewengkon desa adat. Berbeda jika terjadi di luar Bali. Itu akan mejadi kewenangan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

“Sanksi pelecehan tempat suci, pelinggih, pura, selama ini  memang desa adat itu belum seragam di seluruh Bali,” ujarnya.

Kata Ida, desa adat/pakraman seharusnya tak boleh lunak pada yang melecehkan tempat suci. Harus diberikan sanksi adat.

Misalnya, mengenakan biaya pelaksanaan upacara guru piduka.

“Sanksi adat mesti diberikan kepada mereka yang sudah melecehkan. Apakah sengaja atau tidak. Kalau sengaja, bisa menjadi proses hukum negara, tapi tetap juga kena sanksi adat. Yang tidak sengaja, kenakan sanksi adat saja. Mereka harus mengembalikan keseimbangan magis, misalnya dengan membiayai upacara,” ujarnya.

Penglingsir Puri Denbencingah, Klungkung ini mengatakan desa adat/pakraman di Bali perlu keseragaman sanksi untuk hal ini.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved