Muktamar PKB di Bali Perlu Keluarkan Memorandum Persaudaraan untuk Papua

Dua peristiwa disharmoni tersebut, kata Anton, tentu merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi PKB.

Muktamar PKB di Bali Perlu Keluarkan Memorandum Persaudaraan untuk Papua
surabaya.tribunnews.com/willy abraham
Suasana di sekitar asrama mahasiswa Papua di Jl Kalasan Surabaya, Jumat (16/8/2019). Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang sempat diperiksa di Polrestabes Surabaya terkait dugaan perobekan Bendera Merah Putih kini telah dipulangkan ke asrama. 

Muktamar PKB di Bali Perlu Keluarkan Memorandum Persaudaraan untuk Papua

 TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),  Anton Doni Dihen mengharapkan Muktamar PKB di Bali tanggal 20-22 Agustus 2019 perlu mengeluarkan memorandum persaudaraan untuk Papua.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Bali, Senin (19/8/2019) malam, Anton Doni mengatakan, suasana menjelang Muktamar PKB di Bali diwarnai oleh dua peristiwa yang sangat mengganggu keutuhan kebangsaan.

Pertama adalah peristiwa tersebarnya video pernyataan Ustad Abdul Somad mengenai salib beserta berbagai reaksinya, dan kedua peristiwa perlakuan kurang elok yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan berbagai reaksi terhadapnya yang berpuncak pada kerusuhan di Manokwari, Senin (19/8/2019).

 Dua peristiwa disharmoni tersebut, kata Anton, tentu merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi PKB.

Apalagi partai ini, di balik nama kebangkitan, sebetulnya mengusung misi utama memastikan kerukunan hidup bersama dari suatu bangsa yang fitrahnya memang sangat beragam.

 Anton Doni Dihen mengatakan, karena melekat pada misinya, dan karena keseriusan efek dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka Muktamar PKB yang waktunya bersinggungan dengan kedua peristiwa tersebut perlu menunjukkan sensitivitas dan perhatiannya.

"Agar relevansi dan aktualitas kehadiran PKB sungguh-sungguh terasa," kata pengurus DPP PKB yang berasal dari NTT ini.

 Menurut Anton, isu Papua sejauh ini belum ditangani secara komprehensif dan tuntas.

"Dan karena itu bangunan emosi kita terlalu sensitif," kata pemerhati yang pernah belajar sosiologi di Universitas Indonesia ini.

 "Mobilisasi pendekatan-pendekatan yang lebih sosiologis dan kultural harus segera dilakukan. Dia harus menjadi pendekatan yang mainstream. Atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan pendekatan keamanan," kata Anton yang beberapa kali mengeluarkan catatannya tentang Papua.

BREAKING NEWS: Wantilan Timur Pura Dalem Ped Luder Nusa Penida Terbakar

Hasil Arema FC vs Barito Putera, Singo Edan Menang 2-1 dan Masuk Tiga Besar Klasemen Sementara

 PKB, kata Anton, memiliki kedekatan emosional khusus dengan Papua. Salah satu pendirinya, Gus Dur, memberikan nama Papua dan memelopori pendekatan out of the box terhadap Papua. Dan, di masa Ketua Umum Muhaimin Iskandar, pernah dibuat diskusi tentang Papua dan Paradigma Pembangunan.

"Perhatian-perhatian afirmatif seperti ini masih diperlukan dan diaktualkan," pinta Anton.

 PKB, kata Anton, juga berada pada posisi yang baik secara moral untuk mengajak Papua mendinginkan cara merespon tindakan yang kurang elok yang dialami anak-anak mahasiswanya.

"Yang penting ajakan tersebut dibarengi dengan sikap keberpihakan untuk minta Pemerintah serius menjatuhkan sanksi hukum atas siapapun juga pelaku tindakan tidak bertanggung jawab di Surabaya," demikian Anton Doni. (*)

Penulis: DionDBPutra
Editor: DionDBPutra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved