Voices For Inclusions Dorong Kebijakan Kota Lindungi Hak Minoritas

Upaya perlindungan terhadap kelompok minoritas terus bergaung. Melalui kegiatan bertajuk Voices For Inclusion

Voices For Inclusions Dorong Kebijakan Kota Lindungi Hak Minoritas
Tribun Bali/Eurazmy
Voices For Inclusions Dorong Kebijakan Kota Lindungi Hak Minoritas 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Upaya perlindungan terhadap kelompok minoritas terus bergaung. Melalui kegiatan bertajuk Voices For Inclusion, tiga organisasi di Indonesia melangsungkan tur workshop di empat kota besar di Indonesia, mulai dari Yogyakarta, Semarang, Kupang dan Bali.

Serangkaian workshop ini terakhir digelar di Bali, Selasa (20/8/2019) di Hotel Ibis Styles, Denpasar. Sejumlah tiga organisasi yakni Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Rumah Pelangi Indonesia Semarang dan Circle of Imagine Society (CIS) Timor Leste dengan melibatkan peran organisasi lokal yakni Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI).

Program ini untuk memahami pendekatan satu sama lain dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik, berdasarkan praktik baik yang telah didokumentasikan. Kunjungan peer-learning ini dipandu oleh konsultan nasional, yakni DARE THIS.

Direktur Kantor Perwakilan Dare This, Kerstin Beise menuturkan, Voice for Inclusions sendiri merupakan program yang berfokus pada pembelajaran mengadvokasi kelompok terpinggirkan mulai dari kaum difabel, anak, perempuan, LGBT dan lain sebagainya. ''Pada dasarnya, kegiatan ini lebih menyuarakan soal inklusivitas,'' paparnya.

Masih adanya masyarakat yang menghadapi perundungan atau diskriminasilah yang melatarbelakangi project ini.

“Strategi advokasi yang efektif dan inklusif untuk mengatasi kompleksitas diskriminasi atau pengucilan sosial sangat dibutuhkan. Salah satu caranya adalah melalui pertemuan ini,'' paparnya.

Program ini digagas oleh Liliane Foundation, yayasan dari Belanda yang berfokus pada isu-isu difabel dengan membangun jejaring advokasi melalui pertukaran pengetahuan di kota-kota.

Sebelumnya, program serupa telah berhasil dilakukan di negara laim seperti Sierra Leone, Rwanda, Nigeria dan Filipina. Di Indonesia, program ini diwakili tiga organisasi yang terpilih.

''Mereka kami seleksi dan mereka saling belajar mengunjungi bertukar pengalaman dan informasi terkait advokasi seputar isu-isu disabilitas, perempuan, miskin hingga LGBT,'' terangnya.

Lebih lanjut, dari kegiatan ini diharapkan bisa mendorong praktik upaya perlindungan kaum minoritas di tiap daerah, lebih-lebih bisa berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah seperti program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) dari Sigab misalnya.

Program yang diinisiasi sejak 2015 ini nyata telah mempengaruhi kebijakan pemerintah mulai dari level desa. Pada awalnya RINDI diujicobakan di delapan desa.

Enam desa di kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan dua desa di Kecamatan Sendangadi dan Sendangtirto, Kabupaten Sleman. Selanjutnya berkembang ke sembilan desa lain masih di dua kabupaten sama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain kaum difabel, kata dia, pemerintah masih punya catatan untuk melindungi kaum lemah lain seperti LGBT misalnya. ''Yang ingin kita angkat juga soal interseksualitas,
Otang difabel saat ini masih jauh lebih ringan masalahnya dibandingkan kelomlok LGBT,'' ujarnya.

''Harapannya, pemerintah bisa mendengar dan melihat hal ini bahwa seluruh manusia mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk hidup sebagai warga negara,'' pungkasnya. (azm)

Penulis: eurazmy
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved