Banyak Pekerja Lokal Statusnya Belum Jelas, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Ketok Palu

Pengawasan yang lemah menjadi faktor penunjang terjadinya tindakan para pengusaha yang berpotensi merugikan pekerja lokal Bali

Banyak Pekerja Lokal Statusnya Belum Jelas, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Ketok Palu
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, membaca laporan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Sidang Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (20/8/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar Sidang Paripurna ke-17 dengan agenda mendengarkan laporan dewan terhadap pembahasan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda), serta pendapat akhir kepala daerah, Selasa (20/8/2019).

Salah satu Ranperda yang telah mendapat persetujuan dan telah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) adalah Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, mengatakan pariwisata Bali menyumbang devisa sekitar 8 miliar dolar AS bagi negara Indonesia pada tahun 2018.

Pariwisata Bali juga memberikan dampak positif ekonomi berantai bagi Bali pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Hal itu dibuktikan dengan pada akhir Desember 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali telah membukukan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 8,5 triliun atau tumbuh 16,03 persen dari tahun sebelumnya.

“Tentu ini dihasilkan dari sektor pariwisata yang ditopang oleh adat dan budaya Bali. Adat dan budaya Bali ini juga ditopang oleh para pekerja yang bekerja di sektor pariwisata, sekaligus juga penyangga adat dan budaya Bali,” kata Parta dalam Sidang Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar.

Berdasarkan data yang dimilikinya, di Bali terdapat sekitar 13 ribu perusahaan. Ada perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, dari segi upah maupun jaminan sosial.

Di sisi lain, masih banyak perusahaan yang memperlakukan pekerjanya dengan tidak baik.

Menurutnya, pengawasan yang lemah menjadi faktor penunjang terjadinya tindakan para pengusaha yang berpotensi merugikan pekerja lokal Bali. Tindakan itu semakin lama tampaknya semakin parah. 

Hal itu dibuktikan dengan semakin masifnya para pengusaha yang menggunakan pekerja harian lepas atau daily worker (DW), pekerja outsourcing, dan pekerja Bali yang tidak dilindungi dengan jaminan sosial, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved