Dinas Pemajuan Desa Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Apa Itu?

Gubernur Koster, menjelaskan penambahan OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, & inovasi

Dinas Pemajuan Desa Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Apa Itu?
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali, Wayan Koster saat menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (20/8/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selain Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda lain yang dibahas pada Rapat Paripurna pada Selasa (20/8/2019) kemarin adalah Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Ranperda ini ada tambahan dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu Dinas Pemajuan Desa Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan penambahan OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Dalam fungsi pengembangan ini diharapkan output-nya bisa menjadi suatu produk yang inovatif.

“Badan ini nantinya bertugas melakukan penelitian berkaitan dengan kebijakan yang menjadi 5 bidang prioritas dalam visi Nangun Sat Kerti Loka Bali dari hulu sampai hilir,” kata Koster di Kantor DPRD Bali, Selasa (20/8/2019).

Selain itu, akan dilaksanakan penelitian berdasarkan tema-tema yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga hasil penelitiannya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perencanaan, output, dan outcome yang menjadi kebutuhan masyarakat Bali.

Wacana Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, PT Non-Vokasi Didorong Jadi Research University

Dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah ini akan dikumpulkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang akan ditugaskan melakukan penelitian dan riset dengan tema-tema tematik yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Temanya Pemda yang menentukan, dan nantinya akan disinergikan dengan perguruan tinggi serta Kementerian Ristek dan Dikti agar anggarannya bisa didapat dari APBN. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat riset yang berguna bagi Bali, tapi sumber pendanaannya menggunakan APBN,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam waktu dekat Pemprov Bali akan melakukan MoU dengan Kementerian Ristek dan Dikti untuk bekerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga dengan demikian ada titik temu antara user dan produsen.

Menurut Koster, dalam hal ini perguruan tinggi di Bali harus menemukan sesuatu yang betul-betul menjadi kebutuhan bagi Bali.

“Dalam waktu dekat para peneliti ini akan berkumpul untuk menentukan tema-tema yang akan mulai dilaksanakan tahun 2020 mendatang,” imbuhnya.

Dalam pembentukan OPD baru lainnya, yakni Dinas Pemajuan Desa Adat ketika dilakukan pertemuan dengan tim Kementerian Dalam Negeri, Koster menyampaikan namanya akan mengalami perubahan yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Menurutnya perubahan nama tersebut tidak menjadi masalah karena substansinya sama.

Tupoksi dari dinas antara lain untuk menjabarkan amanat Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat.

“Astungkara pembentukan dinas ini telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan tinggal diharmonisasi saja,” ungkapnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved