Koster Sebut MoU Bertujuan Atasi Permasalahan di Daerah, Karangasem Akui Berat Capai Target

Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah dapat terwujud apabila ada sinergitas antara instansi pemprov dan pemerintah kabupaten/kota

Koster Sebut MoU Bertujuan Atasi Permasalahan di Daerah, Karangasem Akui Berat Capai Target
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8/2019). Koster Sebut MoU Bertujuan Atasi Permasalahan di Daerah, Karangasem Akui Berat Capai Target 

Koster Sebut MoU Bertujuan Atasi Permasalahan di Daerah, Karangasem Akui Berat Capai Target

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas terselenggaranya acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah, yang disaksikan pimpinan KPK RI.

MoU ditandatangani antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota se Bali dengan Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Bank BPD Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8/2019).

Koster menambahkan, MoU ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diinisiasi oleh tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK RI.

Karena di samping KPK secara aktif melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga aktif melaksanakan pencegahan korupsi.

“Kerja sama yang kita tandatangani pada hari ini adalah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendapatan daerah dan barang milik daerah, serta untuk memenuhi tuntutan teknologi saat ini,” kata Koster dalam sambutannya. 

Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah merupakan dua bidang dari delapan bidang intervensi dari Korsupgah KPK yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah dapat terwujud apabila ada sinergitas antara instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali.

“Sehingga sebagai implementasi dari sinergitas tersebut dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama berupa nota kesepahaman bersama,” ujarnya.

Dari kerja sama tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi sesuai jadwal yang ditetapkan dengan fokus yang terukur dan berorientasi pada hasil serta dampaknya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved