‘Rapikan’ Pajak dan Aset Daerah, KPK Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali

KPK mengumpulkan seluruh Kepala Daerah se Bali untuk menandatangani nota kesepahaman optimalisasi pendapatan melalui pajak dan aset daerah

‘Rapikan’ Pajak dan Aset Daerah, KPK Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Tanda tangan - Suasana penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Bali dan Pemerintah kabupaten/kota se Bali dengan Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Bank BPD Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8/2019). ‘Rapikan’ Pajak dan Aset Daerah, KPK Kumpulkan kepala daerah Se-Bali 

‘Rapikan’ Pajak dan Aset Daerah, KPK Kumpulkan kepala daerah Se-Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh kepala daerah se Bali untuk menandatangani nota kesepahaman terkait optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah.

Hal ini menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan tahun 2018 lalu KPK datang ke Bali dan berkomitmen membuat satu sistem tentang pemasukan dari pajak hotel dan restoran.

Langkah kedua sekarang, yang menjadi komitmen bersama adalah berbicara tentang mengoptimalkan potensi pajak yang ada di masing-masing daerah.

Menurut Basaria, khusus di Bali, sebagian besar pajaknya berasal dari hotel dan restoran.

Dengan adanya sistem pajak hotel dan restoran online terintegrasi, diketahui adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak di beberapa kabupaten/kota di Bali.

Ia menyontohkan di Kabupaten Badung tahun 2018 jumlah WP hotel dan restoran 3.867, selanjutnya tahun 2019 meningkat menjadi 5.095.

Penambahan itu, kata dia, sangat luar biasa dan diharapkan nanti akan terus bertambah.

“Ini angka kenaikan Wajib Pajak bisa 1.228. Kita bisa, 10 T bisa Bapak dapatkan. Kita sudah hitung-hitung,” kata Basaria saat menghadiri acara nota kesepahaman antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota se Bali dengan Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Bank BPD Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8/2019).

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved