BPJS Kesehatan Klungkung

BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem

Kejaksaan Negeri Karangasem dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung kembali sosialisasi mengenai program JKN-KIS

BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem
BPJS Kesehatan Klungkung
BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem 

BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Sinergisitas antara Kejaksaan Negeri Karangasem dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung kembali dilaksanakan melalui sebuah sosialisasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di hadapan ratusan peserta yang hadir dari koperasi dan lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kabupaten Karangasem, di Wantilan DPRD Karangasem (22/8/2019).

Sosialisasi ini mengambil tema “Pekerja Sehat Produktifitas Meningkat”.

Sosialisasi tentang JKN-KIS ini diberikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana  Simanjuntak.

Pada kesempatan tersebut Endang kembali mengajak seluruh Koperasi dan LPD yang hadir sebagai calon Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang belum mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan agar segera mendaftarkan diri, karena secara Undang-Undang, pendaftaran tersebut seharusnya telah dilakukan pada tahun 2015.

Hal ini juga untuk menghindarkan pemberi kerja dari sanksi yang mengancam.

BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem
BPJS Kesehatan Klungkung Bersama Kejaksaan Jaring Koperasi dan LPD di Karangasem (BPJS Kesehatan Klungkung)

Kali ini bahkan Kejaksaan Negeri Karangasem ikut turun ke lapangan untuk menghimbau pendaftaran tersebut dari segi penegakan hukum.

“Kami ingin peserta JKN-KIS benar-benar tertib terkait dengan pendaftaran, sesuai dengan segmen yang memang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kami ingin masyarakat paham bahwa segmen tersebut disediakan sesuai dengan hak dan kewajiban dari peserta, misal mana yang memang berhak mendapat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah, mana yang seharusnya mendaftarkan diri sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang iurannya dibayarkan sendiri sesuai dengan kelas yang dipilih, dan mana yang memang harus terdaftar melalui PPU atau pemberi kerjanya, jika ini sudah tertib maka program ini dapat berjalan dengan baik,” ungkap Endang.

Dalam sosilasasi ini, Endang juga menyoroti kewajiban dari peserta berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan pelayanan.

Prosedur ini secara jelas disampaikan agar peserta memahami bahwa pelayana dari JKN-KIS memiliki prosedur yang sangat terstruktur, simpel dan bahkan memberikan kenyamanan bagi peserta.

Halaman
12
Editor: Irma Budiarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved