Kaltim Disebut Ibu Kota Indonesia, Jokowi Sebut Masih Tunggu 1-2 Kajian Lagi

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil memastikan ibukota baru Indonesia akan berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kaltim Disebut Ibu Kota Indonesia, Jokowi Sebut Masih Tunggu 1-2 Kajian Lagi
Tribun Bali/Prima
Ilustrasi ibu kota Indonesia terbaru di Kalimantan 

Ditambah lagi, menurut Fadli, situasi ekonomi sekarang ini tidak terlalu mendukung. Masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah. Misalnya masalah ketimpangan dan kemiskinan.

"Mungkin lebih fokus dululah perbaiki persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan negeri kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibukota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat gitu loh," jelas dia.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menyesalkan keputusan pemerintah yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota baru.

Bambang mengatakan, selama ini DPR tak pernah diajak musyawarah terkait pemindahan ibukota.

Terlebih, perlu aturan atau Undang-Undang yang mengatur pemindahan ibukota.

"Kami merasa DPR ini dilewatin, jadi enggak diajak rembukan, ini ada sesuatu kekeliruan, ketidakpatutan," katanya.

Selain itu, Bambang menyatakan perlu ada kajian teknis jika pemerintah serius memindahkan ibukota dari Jakarta.Ia pun menyinggung kegagalan pembangunan LRT di Palembang.

"Sebenarnya untuk dilakukan pemindahan harus ada kajian-kajian teknis. Lembaga perguruan tinggi saja tidak ada yang dilibatkan. Begitu saya tanya UI enggak ada, ITS enggak juga berarti masak kita mengkaji sendiri memutuskan sendiri, bangun LRT aja enggak laku, ini kajiannya kan enggak karuan semua," tegas Bambang.

Selain itu, menurutnya, pemindahan ibukota negara tidak menjadi skala prioritas. Ini mengingat, dana yang diperlukan membangun gedung-gedung pemerintahan di Kalimantan mencapai ratusan triliun. "Karena ini bukan duitnya presiden, bukan duitnya pemerintah tapi duitnya rakyat dan harus kembali manfaatnya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

"Infrastruktur jelas kami belum diajak rembukan oleh kementerian infrastruktur, baik PU (Pekerjaan Umum) atau Perhubungan, termasuk Kementerian Desa karena ada kaitannya dengan desa transmigran yang tentu ada dampaknya," ucap Bambang Haryo.(tribun network/fik/mam/nas/wly)

Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved