Berita Banyuwangi

Apkasi Rekomendasikan Tata Ulang Perizinan Agar Berpihak ke Pemerintah Kabupaten

Rapat organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merumuskan 15 rekomendasi

Apkasi Rekomendasikan Tata Ulang Perizinan Agar Berpihak ke Pemerintah Kabupaten
Surya/Haorrahman
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merampungkan rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Bali Rabu-Jumat (21-23/8/2018). Apkasi Rekomendasikan Tata Ulang Perizinan Agar Berpihak ke Pemerintah Kabupaten 

Apkasi Rekomendasikan Tata Ulang Perizinan Agar Berpihak ke Pemerintah Kabupaten

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merampungkan rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Bali Rabu-Jumat (21-23/8/2018).

Rapat organisasi para bupati di Tanah Air itu merumuskan 15 rekomendasi.

“Rekomendasi ini berdasarkan rapat internal Apkasi bersama para bupati. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada para pihak terkait, terutama pemerintah pusat,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Sabtu (24/8/2019).

Di antara butir-butir rekomendasi itu adalah bersama-sama memperkuat aksi preventif, promotif, dan kerja-kerja terukur untuk menekan gizi buruk dan status gizi pendek (stunting) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami para bupati mencoba menerjemahkan visi besar penciptaan SDM unggul dari pemerintah pusat. Salah satunya, perlu kita siapkan generasi sehat dan kuat. Indonesia sudah berhaesil mnurunkan angka stunting secara progresif hingga tinggal 30 persen. Ke depan kita keroyok bareng-bareng untuk terus menurunkannya,” ujar Anas.

Rekomendasi lainnya antara lain mengawal penerapan pendidikan berkarakter Pancasila pada lingkungan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, untuk mewujudkan SDM unggul sains sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, ada rekomendasi tentang penataan ulang peraturan perundang-undangan soal perizinan sejumlah sektor yang masih tumpang-tindih dan tidak menempatkan pemkab dalam posisi strategis, di antaranya sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan.

“Para bupati juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ASN untuk peningkatan kualitas publik, dan pada saat bersamaan meminta agar pengangkatan jabatan struktural ASN untuk mengakselerasi kinerja birokrasi tidak diperumit oleh aturan,” papar Anas yang juga bupati Banyuwangi.

Rekomendasi lainnya antara lain mendorong kolaborasi untuk memerangi peredaran narkotika dan perdagangan manusia, dan membangun skema yang lebih adil dalam manajemen perpajakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Halaman
12
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved