OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Dapat 'Lampu Hijau' dari Kementerian: Ada Dalam Regulasi Nasional

Rencana Gubernur Bali Wayan Koster membentuk sebuah OPD yang dinamakan Badan Riset dan Inovasi Daerah mendapat ‘Lampu Hijau’ dari Kemendagri

OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Dapat 'Lampu Hijau' dari Kementerian: Ada Dalam Regulasi Nasional
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji (kiri) dan Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule (kanan). OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Dapat 'Lampu Hijau' dari Kementerian: Ada Dalam Regulasi Nasional 

OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Dapat 'Lampu Hijau' dari Kementerian: Ada Dalam Regulasi Nasional

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana Gubernur Bali Wayan Koster membentuk sebuah OPD yang dinamakan Badan Riset dan Inovasi Daerah mendapat ‘Lampu Hijau’ dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji mengatakan sebenarnya upaya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang salah satu isinya mengatur tentang pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan di setiap daerah. 

Namun, lanjut Dodi, dalam perjalanannya pembentukan badan tersebut kurang optimal karena biasanya baru satu tahun dibentuk, kemudian badan itu bergabung kembali dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

“Nah saya mendorong ayo kelola Badan Penelitian dan Pengembangan, dan jangan lupa pada tugas pokoknya dengan berimprovisasi dan mengikuti perkembangan,” kata Dodi usai menghadiri Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik 'Pembenahan Kebijakan untuk Penguatan Ekosistem Inovasi dan Daya Saing Daerah’ di Hotel Aston Denpasar, Bali, Sabtu (24/8/2019).

Dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Daerah, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah terus membuat inovasi yang betul-betul menjadi gerakan massif, sehingga bisa meningkatkan daya saing daerah.

Setiap tahun Kemendagri juga menggelar Innovative Government Award.

Selanjutnya kepada para pemenang diberikan insentif berupa dana transfer daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

“Saat ini penghargaan itu sudah memasuki tahun ketiga,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule saat ditanya tanggapannya mengenai rencana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, berpendapat bahwa sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang memberi mandat kepada Presiden untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. 

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved