Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi

ForBali mendorong DPRD Bali melakukan tindakan tepat dalam memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservari

Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi
Tribun Bali/Noviana Windri
Aksi parade budaya tolak reklamasi Teluk Benoa oleh ForBALI dan Pasubayan dari parkir Lapangan Renon menuju ke kantor DPRD Bali, Denpasar, Bali, Jumat (24/5/2019). Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi 

Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pansus Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali 2009-2009, I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan, posisi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak diutak-atik lagi dalam revisi Perda RTRWP Bali.

Pernyataan tersebut sebagai peneguhan kesepakatan di DPRD Bali sebelumnya, serta menjadi komitmen dan rekomendasi Gubernur Bali terpilih Wayan Koster.

Selanjutnya, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dalam siaran persnya menyampaikan, Teluk Benoa menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena telah masuk sebagai kawasan strategis nasional.

Kewenangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dalam Perpres nomor 51 tahun 2014.

Perpres nomor 51 tahun 2014 menyebutkan Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan budi daya Zona penyangga, serta dapat dilakukan reklamasi. 

Lebih lanjut dalam pasal 122 ayat 2 Perpres 51 tahun 2014 mengatur bahwa sepanjang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Perpres ini, maka digunakan rencana tata Ruang Perkotaan Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

“Sehingga disimpulkan bahwa sekalipun DPRD Bali masih menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dalam Ranperda RTRWP Bali, hal itu tidak menjamin Teluk Benoa aman dari ancaman reklamasi,” kata Ketua ForBali, Wayan Gendo Suardana di Denpasar, Jumat (23/8/2019).

Menurutnya, yang dijadikan acuan pemberian izin pemanfaatan ruang adalah Perpres nomor 51 tahun 2014, sehingga upaya DPRD Bali menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dalam Perubahan Perda RTRWP Bali adalah tindakan yang sia-sia dan tidak berguna.

Di sisi lain pihaknya mengapresiasi semangat DPRD Bali untuk memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved