Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi

ForBali mendorong DPRD Bali melakukan tindakan tepat dalam memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservari

Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi
Tribun Bali/Noviana Windri
Aksi parade budaya tolak reklamasi Teluk Benoa oleh ForBALI dan Pasubayan dari parkir Lapangan Renon menuju ke kantor DPRD Bali, Denpasar, Bali, Jumat (24/5/2019). Perpres 51 Acuan Pemberian Izin, ForBALI: Perubahan Perda RTRW Tak Jamin Teluk Benoa Bebas Reklamasi 

“Tapi itu saja tidak cukup, bahkan terkesan untuk pencitraan DPRD Bali saja agar terlihat serius memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, padahal secara hukum tidak berguna,” ujarnya.

Pihaknya mendorong DPRD Bali melakukan tindakan yang tepat dan berguna untuk menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Misalnya, DPRD Bali secara kelembagaan dapat menggelar rapat paripurna untuk membuat keputusan menolak reklamasi Teluk Benoa.

Selanjutnya, DPRD Bali secara kelembagaan semestinya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar kembali mengubah Kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 45 tahun 2011.

Selain itu, DPRD Bali juga wajib mengawal dan menjamin Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim hingga dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bali ditetapkan sebagai Perda.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved