Kirim Surat ke Pelindo III, Gubernur Koster Minta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan

Dalam suratnya itu, Gubernur Koster meminta PT Pelindo III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Beno

Kirim Surat ke Pelindo III, Gubernur Koster Minta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan salinan surat yang dikirimkannya kepada Pelindo III saat konferensi pers di rumah jabatannya, Minggu (25/8/2019). Kirim Surat ke Pelindo III, Gubernur Koster Minta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan 

Kirim Surat ke Pelindo III, Gubernur Koster Minta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negata (BUMN), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Perhubungan serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) itu dikirimkan pada Kamis (22/8/2019)) lalu.

Dalam suratnya itu, Gubernur Koster meminta PT Pelindo III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa.

Penghentian ini karena Gubernur Koster menilai reklamasi atau pengurukan wilayah laut tersebut telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare.

Selain menghancurkan ekosistem bakau, proyek itu juga memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali.

“Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas 17 Ha berlokasi di Timur Laut lokasi Dumping II," kata Gubernur Koster di rumah jabatannya, Minggu (25/8/2019).

"Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan/revetment dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen AMDAL,” papar Gubernur Koster.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved