BIPPLH Dukung Gubernur Koster Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Upaya Gubernur Bali Wayan Koster menghentikan reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa mendapat dukungan dari berbagai pihak

BIPPLH Dukung Gubernur Koster Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan salinan surat yang dikirimkannya kepada Pelindo III saat konferensi pers di rumah jabatannya, Minggu (25/8/2019). BIPPLH Dukung Gubernur Koster Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa 

BIPPLH Dukung Gubernur Koster Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Upaya Gubernur Bali Wayan Koster menghentikan reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu pihak yang mendukung yakni Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali.

"Kami dukung penuh langkah Gubernur Bali. Jangan sampai alam lingkungan Bali diobok-obok," tegas Ketua Umum BIPPLH Komang Gede Subudi, Minggu (25/8/2019).

Bahkan menurut Subudi, BIPPLH siap pasang badan mendukung langkah Gubernur Koster menyelamatkan alam dan lingkungan Bali sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

"BIPPLH juga siap menjadi bagian mencarikan solusi terbaik untuk menyelamatkan alam Bali dari dampak pembangunan yang mengobarkan lingkungan," tegasnya.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu juga mendukung langkah tegas Gubernur Koster yang mengancam akan mempolisikan Pelindo III.

Pasalnya, menurut Gubernur Koster, Pelindo telah mengakibatkan rusaknya 17 hektare hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa sebagai dampak reklamasi.

Langkah tegas ini akan dilakukan Gubernur Koster jika Pelindo III melawan surat Gubernur dan tidak segera menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

"Kami harapkan Pelindo III kooperatif dengan hentikan reklamasi dan lakukan perbaikan pada belasan hektare mangrove yang rusak. Harus bersinergi dengan Gubernur Bali dan masyarakat Bali untuk membangun Bali," harap Subudi.

"Bahwa konsep pembangunan di Bali jangan merusak alam, mencederai keseimbangan Tri Hita Karana," imbuhnya.

Di sisi lain, Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini mengimbau masyarakat Bali tidak alergi dengan investasi.

Namun, kata dia, yang terpenting adalah pembangunan mengedepankan konsep Tri Hita Karana menjaga alam Bali lestari selaras dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

"Pemerintah daerah kami yakini tidak alergi dengan investasi sepanjang selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali," jelasnya.

(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved