Goro: Tepuk Tangan Untuk Para Wajib Pajak Bali, Sampai Juni 2019 Penerimaan Pajak Bali Rp 6,3 T

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Goro Ekanto, memberikan apresiasi kepada para wajib pajak (WP) di Bali

Goro: Tepuk Tangan Untuk Para Wajib Pajak Bali, Sampai Juni 2019 Penerimaan Pajak Bali Rp 6,3 T
Tribun Bali/Sunarko
Acara tax ghatering DJP di The Trans Resort, Badung, Bali, Kamis (29/8/2019). Goro: Tepuk Tangan Untuk Para Wajib Pajak Bali, Sampai Juni 2019 Penerimaan Pajak Bali Rp 6,3 T 

Goro: Tepuk Tangan Untuk Para Wajib Pajak Bali, Sampai Juni 2019 Penerimaan Pajak Bali Rp 6,3 T

TRIBUN-BALI.COM, KUTA - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Goro Ekanto, memberikan apresiasi kepada para wajib pajak (WP) di Bali, karena penerimaan pajak di lingkup Kanwil DJP Bali selama 2019 hingga akhir Juni (Semester I 2019) mencapai Rp 6,3 triliun.

Kata Goro, pencapaian penerimaan itu merupakan 52 persen dari target total penerimaan pajak selama 2019 di Bali sebesar Rp 11,6 triliun.

"Penerimaan pajak di Bali ini bagus, kami apresiasi. Sebab, rata-rata penerimaan pajak nasional masih 44 persen hingga akhir semester pertama 2019 dari target Rp 1.577 triliun selama 2019. Jadi tepuk tangan untuk para wajib pajak di Bali," ujar Goro saat memberikan sambutan dalam acara tax ghatering Kanwil DJP Bali di The Trans Resort Bali, Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/8/2019) pagi ini.

Acara tax gathering itu dihadiri oleh sekitar 190 wajib pajak dari berbagai sektor di Bali

Dijelaskan Goro, pembiayaan pembangunan di Indonesia kini lebih 75 persen ditopang dari penerimaan di sektor perpajakan.

Namun, hingga akhir semester I 2019, dengan penerimaan pajak secara nasional yang masih di bawah target, kata Goro, tantangannya tidak mudah bagi jajaran Ditjen saat ini.

Melihat data dari APBN 2019, jika pembiayaan sendiri dari dalam negeri tidak memenuhi, maka di antara cara pembiayaan lainnya adalah dengan meminjam utang dari luar negeri.

"Tapi bapak dan ibu tahu sendiri, kalau sudah bicara tentang hutang luar negeri, itu jadi isu politik yang ramai. Meskipun, berdasarkan undang-undang, besaran rasio utang luar negeri kita saat ini masih ditoleransi," jelas Goro.

(*)

Penulis: Sunarko
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved