AMBAK Desak Jokowi Bekukan Pansel Capim KPK, Sebagian Komposisi Dinilai Punya Rekam Jejak Buruk

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir, termasuk dari Bali.

AMBAK Desak Jokowi Bekukan Pansel Capim KPK, Sebagian Komposisi Dinilai Punya Rekam Jejak Buruk
Tribun Bali/Rizal Fanany
AKSI - Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) menggelar aksi di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon,Denpasar, Jumat (30/8/2019). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK dan membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan calon pimpinan KPK yang berintegritas. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir, termasuk dari Bali.

Sejumlah masyarakat Bali yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) mendesak Presiden RI Joko Widodo membekukan atau menghentikan kegiatan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK.

Aliansi yang terdiri dari delapan organisasi dan mahasiswa ini melakukan seruan tersebut dengan menggelar aksi damai di Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Jumat (30/8).

Koordinator AMBAK, Ni Kadek Vany Primaliraning mengatakan, pihaknya menilai sebagian komposisi capim yang masuk jajaran 20 besar saat ini punya rekam jejak buruk.

Sebagian capim KPK ini diduga tercatat memiliki rekam jejak bermasalah, mulai dari pernah menghalangi proses hukum tersangka korupsi, tersangkut kasus kode etik saat bertugas sebagai komisioner KPK RI, lalai melaporkan LHKPN, bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik KPK.

''Jika ini terus dibiarkan maka kredibilitas KPK di mata rakyat akan hancur. KPK sedang dalam bahaya!'' serunya.

Menurutnya, pengawalan masyarakat terhadap seleksi capim ini sangat penting guna menjaga komitmen dan integritas KPK agar tetap menjadi lembaga independen dan tangguh dalam menjaga amanah upaya memberantas korupsi sebagaimana marwah awal.

Jika presiden tak segera melakukan intervensi, kata dia, artinya Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya serius memberantas korupsi.

AMBAK juga menuntut agar Pansel KPK lebih transparan dalam melangsungkan proses pemilihan ini kepada publik.

Pansel KPK, selama ini justru terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam proses seleksi Capim KPK.

Ketidaktransparan Pansel Capim KPK dikhawatirkan justru akan menambah daftar masalah sehingga bisa menimbulkan kerancuan terkait integritas Capim KPK.

''Kami tidak ingin membiarkan capim-capim bermasalah ini merongrong atau menciderai lembaga KPK dari dalam,'' tegasnya.

''Kami meminta pansel dan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pansel KPK tersebut. Kami harap tidak ada konflik kepentingan juga di dalamnya,'' pungkasnya.

Jubir KPK Febri Diansyah, Ketua YLBHI, Asfinawati, dan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo belum lama ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran berita bohong.

Mereka dilaporkan karena diduga telah menyebarkan berita bohong dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019. (*)

Penulis: eurazmy
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved