Iuran Diusulkan Naik 100 Persen, BPJS Diingatkan Bukan Lembaga Bisnis Oriented

Jika iuran dinaikkan semakin tinggi, apalagi pelayanannya tidak dijamin baik akan membuat warga semakin meninggalkan BPJS Kesehatan.

Iuran Diusulkan Naik 100 Persen, BPJS Diingatkan Bukan Lembaga Bisnis Oriented
Istimewa
BPJS Kesehatan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP BPJS), Fachrudin Piliang bereaksi atas rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikan 100 persen iuran BPJS Kesehatan.

Usulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disebutnya sangat tinggi, dan khawatir BPJS Kesehatan akan ditinggalkan masyarakat.

Jika iuran dinaikkan semakin tinggi, apalagi pelayanannya tidak dijamin baik akan membuat warga semakin meninggalkan BPJS Kesehatan.

"Usulan itu wujud bahwa negara mau ambil untung besar, prinsip BPJS itu nirlaba bukan bisnis oriented seperti asuransi swasta, tampaknya Sri Mulyani mulai bosan urus BPJS padahal itu kesalahan manajemen sendiri bukan salah masyarakat," kata Fachrudin Piliang melalui surat elektroniknya (31/8/2019).

Ia menjelaskan dalam observasinya masih sangat banyak keluhan terkait pelayanan manfaat BPJS Kesehatan.

Kelangkaan obat, kamar penuh, diskriminasi pelayanan, stok darah kosong, dan lainnya sering ditemukan dalam pelayanan BPJS kesehatan di RS.

"Jika iuran ini dinaikkan, mestinya tidak sedrastis itu meningkatnya, kami usulkan tidak lebih dari 10 persen, tentu dengan langkah inovasi BPJS Kesehatan dalam perbaikan pelayanan dan menarik iuran peserta secara agresif di lapangan," kata Fachrudin

Menaikkan iuran secara drastis itu tidak akan selesaikan lilitan defisit keuangan BPJS kesehatan. Hal itu justeru akan menjadi bumerang bagi kelangsungan BPJS Kesehatan.

"Catat ya, kami sebagai masyarakat tertib bayar iuran BPJS Kesehatan, meski jarang kami gunakan untuk klaim, itu spirit gotong-royong prinsip BPJS yang sudah dijalankan bersama, jadi jangan bebani masyarakat berlebihan," kata Fachrudin Piliang.

Evaluasi iuran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum di dalam pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Usulan kenaikan iuran harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan membayar/daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang. Artinya, peserta harus membayar Rp160 ribu per bulan dari saat ini yang hanya dikenakan Rp80 ribu per bulan.

Kemudian, peserta kelas mandiri II diusulkan naik Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dari posisi sekarang sebesar Rp51 ribu per bulan. Sementara, peserta kelas mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.

Kenaikan iuran ini tak lepas dari biaya rumah sakit yang tinggi, dalam hal ini obat, selain tata kelola manajemen bpjs, masalah farmasi harus menjadi perhatian khusus pemerintahan terkait pemmberatasan mafia farmasi. (*)

Penulis: Rizki Laelani
Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved