Motivasi Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan, Stake Holder KBL Bakal Diberi Insentif

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan otoritas pengelola kawasan memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL berbasis baterai

Motivasi Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan, Stake Holder KBL Bakal Diberi Insentif
Tribun Bali/M Ulul Azmy
Ilustrasi/Dok. Tribun Bali - Direktur Operasional PT Wika Industri Manufaktur, Ahmad Arif menunjukkan motor listrik yang bakal dilepas di Bali, Sabtu (17/8/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) tercantum bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan otoritas pengelola kawasan memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL berbasis baterai.

“Nantinya insentif yang diberikan dapat berbentuk fiskal maupun non fiskal kepada stake holder (pemangku kepentingan) KBL,” kata Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Gunawan  di Denpasar, Jumat (30/8/2019).

Ia menjelaskan, insentif fiskal tersebut dapat berupa pembebasan pengurangan pajak daerah (PKB dan BBNKB).

Sedangkan insentif non fiskal dapat berupa pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu, pembebasan pungutan parkir, keringanan biaya pengisian listrik, dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia industri KBL, pembinaan, sertifikasi produk dan standar teknis bagi industri KBL. 

Insentif ini ditujukan kepada perorangan, instansi, perusahaan yang menggunakan KBL, perusahaan yang menyewakan baterai, perusahaan industri yang melakukan percepatan industri, perusahaan yang melakukan pengolahan limbah, serta perusahaan yang menyediakan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Samsat Denpasar Putu Sudiana menyatakan siap untuk menjalankan regulasi terkait percepatan penggunaan KBL dari sisi insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Kalau kita menerima saja karena kita adalah eksekutor. Kalau ada regulasi, banyak ada KBL kita sangat mendukung sekali,” kata Sudiana.

Pihaknya berharap agar masyarakat juga memanfaatkan adanya insentif itu. 

Apalagi nanti kalau regulasinya sudah ada, maka samsatnya menjadi lebih ringan karena bagaimanapun KBL tersebut bertujuan meminimalkan polusi akibat tidak adanya gas buang yang dihasilkan.

Lalu, bagaimana dari sisi pendapatan daerah?

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved