Dongkol dengan Kebijakan Moratorium Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku Nyatakan Perang

Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan kekecewaannya terkait kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Dongkol dengan Kebijakan Moratorium Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku Nyatakan Perang
(Warta Kota/Alex Suban)
Mantan Dankor Brimob Irjen Purn Murad Ismail memberi hormat sebelum dilantik Presiden Joko Widodo dengan upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). Murad Ismail dan Barnabas Orno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024. 

TRIBUN-BALI.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan kekecewaannya terkait kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal itu disampaikan Murad saat memberikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan  penjabat sekda Maluku. 

Dilansir via Kompas.com, bahkan Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad, saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad. (Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesal, Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi"

Editor: Ady Sucipto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved