Majelis Desa Adat Minta Solusi untuk Udeng Pemangku

Tindakan tegas polisi terhadap pengendara sepeda motor yang memakai udeng dalam Operasi Patuh Agung mendapat dukungan dari Gubernur Bali

Majelis Desa Adat Minta Solusi untuk Udeng Pemangku
Tribun Bali/Rino Gale
(ilustrasi) Suasana Operasi Patuh 2019 yang dilaksanakan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, tepatnya di depan RS Bali Mandara, Sabtu (31/8/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tindakan tegas polisi terhadap pengendara sepeda motor yang memakai udeng dalam Operasi Patuh Agung mendapat dukungan dari Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat.

Langkah polisi dinilai sudah benar untuk keselamatan pengendara.

Menurut Gubernur Wayan Koster, memang wajib hukumnya ketika berkendara sepeda motor harus memakai helm.

Sementara udeng bisa dipasang ketika sudah sampai di lokasi persembahyangan.

“Ya kan sudah dikasi jalan keluar. Kalau jalan pakai helm, nanti kalau sampai tempat sembahyang ya pakai udeng,” kata Koster usai pelantikan anggota DPRD Bali di Denpasar, Senin (2/9).

Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet (Ratu Aji) juga menyatakan kewajiban penggunaan helm saat berbusana adat patut dihargai, dan sebisanya harus dilaksanakan karena tujuannya untuk melindungi masyarakat serta mengurangi akibat fatal dari kecelakaan.

“Walaupun dari filsafat hukumnya masih bisa diperdebatkan tetapi tujuan mewajibkan pemakaian helm saat menggunakan busana adat sangat baik, maka dari itu perlu didukung,” kata Ratu Aji yang juga ditemui usai pelantikan anggota DPRD, kemarin.

Namun dalam prakteknya banyak ditemukan halangan-halangan menggunakan helm saat berpakaian adat sehingga untuk hal-hal tertentu perlu dipikirkan sebaik-baiknya, misalnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau pakaian adat tertentu.

“Kalau kegiatan keagamaan atau pakaian adat yang mungkin bisa dibuka dengan gampang, misalnya udeng yang mudah dibuka dan dipakai. Atau songko yang dipakai saat Jumatan, pakai helm, saya kira tidak masalah. Saya imbau untuk ikuti saja,” tuturnya.

Namun demikian, ia meminta polisi mencari solusi terbaik untuk pemangku saat berkendara motor.

Pemangku juga diwajibkan memakai helm sedangkan di sisi lain mereka diharuskan memakai kain putih di kepalanya.

Begitu juga busana adat khusus perempuan yang memakai sanggul dan pusung tagel serta berisi bunga emas.

Pihaknya meminta solusinya karena itu tidak bisa simpel ketika dicopot kemudian langsung diganti. 

Untuk itu, Majelis Desa Adat akan mengambil suatu langkah dengan mengajak pihak kepolisian duduk bersama dan mencari solusi sebaik-baiknya sehingga sama-sama mengerti posisi yang satu dengan yang lain.

“Itu kira-kira harus duduk bersama dan dipikirkan sebaik-baiknya sehingga ada jalan keluar dan sama-sama berjalan,” kata panglingsir yang juga menjabat sebagai Ketua FKUB Bali ini. (sui/wem)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved