Pertemuan WPFSD ke-3 Hasilkan Kesepakatan Bali Roadmap, Begini Penjelasannya

Pertemuan WPFSD ke-3 Hasilkan Kesepakatan Bali Roadmap, Begini Penjelasannya

Pertemuan WPFSD ke-3 Hasilkan Kesepakatan Bali Roadmap, Begini Penjelasannya
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Hari terakhir Pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development. 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development berakhir dan resmi ditutup oleh Wakil ketua DPR, Dr. Fadli Zon dengan mengetuk palu, Kamis (5/9/2019) sore.

Dari pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama yang dinisiasi oleh DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin oleh Dr. Nurhayati selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.

Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang. 

Dalam Bali Roadmap ini menenkankan pentingnya :

Pemenuhan hak – hak kebutuhan dasar manusia tanpa tekecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.
Mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

“Hasil ini (Bali Roadmap) akan dibawa oleh masing-masing anggota parlemen ke Negaranya masing-masing untuk disosialisasikan. Dan tentu diterjemahkan sesuai dengan keadaan lokal masing-masing negara,” imbuh Fadli Zon.

Menurutnya awarness terhadap SDG’s ini saya kira DPR mempunyai concern yang termasuk tinggi dibanding dengan parlemen negara-negara lain. 

Karena tiap tahun menyelenggarakan WPFSD sebagai bagian dari upaya kita (DPR) mendorong agenda SDG’s terealisasi pada 2030.

Dan pada kesempatan itu, Dr. Fadli Zon kembali menyuarakan bahwa ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan Hak – Hak Asasi Manusia.

Selain itu Dr. Fadli Zon juga menekankan pentingnya  parlemen untuk melakukan autokritik pada data – data pembangunan  dari pemerintah masing – masing negara sebagai bentuk mekanisme check and balance sekaligus memastikan implementasi Tujuan Pembanguna Berkelanjutan berjalan dengan baik. 

Selain itu pada kesempatan ini, Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU)  menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved