Gendo Nilai Permintaan Maaf Tidak Cukup, Jadi Contoh Buruk Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Aktivis Lingkungan Hidup, Wayan Gendo, permintaan maaf Kemenko Maritim soal permasalahan lingkungan di Pelabuhan Benoa tidak cukup

Gendo Nilai Permintaan Maaf Tidak Cukup, Jadi Contoh Buruk Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup
Instagram @gendovara
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan Gendo Suardana. Gendo Nilai Permintaan Maaf Tidak Cukup, Jadi Contoh Buruk Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup 

Gendo Nilai Permintaan Maaf Tidak Cukup, Jadi Contoh Buruk Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah yang diwakili Kemenko Maritim menyadari adanya masalah di Pelabuhan Benoa berupa penyebaran sedimen material pengerukan pelabuhan yang sebagian besar menyebabkan matinya tanaman mangrove di sekitar pelabuhan.

Atas kerusakan lingkungan yang terjadi, Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak dan masyarakat Bali atas kondisi yang berkembang saat ini di Pelabuhan Benoa.

Menurut Aktivis Lingkungan Hidup, Wayan Gendo Suardana, permintaan maaf tersebut dirasa tidak cukup, karena kerusakan mangrove seluas 17 hektare terjadi karena pembangunan PT Pelindo III tidak taat pada AMDAL, sebagaimana hal yang dinyatakan Gubernur Bali.

“Kalau hanya meminta maaf , ini akan jadi preseden buruk terhadap perlindungan lingkungan hidup di Bali dan di Indonesia,” kata Gendo, Sabtu (7/9/2019).

Dikatakannya, bagaimana mungkin, Pelindo bisa lalai dengan melakukan reklamasi tidak sesuai AMDAL sehingga menyebabkan kerusakan mangrove selama kurun waktu sejak dimulainya reklamasi

“Itu kelalaian atau pembiaran? Berbulan-bulan mereklamasi, rusaknya mangrove sudah terlihat dari awal, terus apa yang dia lakukan?,” tanya koordinator ForBALI ini.

Dia menegaskan tidak cukup hanya dengan meminta maaf.

Proses pembangunannya yang sangat cepat, menutupi informasi sampai harus bersengketa ke Komisi informasi, bahkan setelah menang pun mereka tidak mau memberi data AMDAL, maka menurutnya PT Pelindo III tidak layak dipercaya lagi dalam melakukan reklamasi.

Gendo berharap agar Gubernur Bali konsisten.

Setop reklamasi Pelindo dengan kebijakan yang dimilikinya, dan sebaiknya daratan yang ada dijadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau), bukanlah untuk fasilitas yang lain.

Bahkan, proyek-proyek yang daya rusaknya seperti itu, sebaiknya diberi pelajaran.

“Suruh Pelindo bongkar daratan reklamasinya. Wajibkan mereka melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap bekas perairan yang direklamasi, dan lakukan pemulihan ekosistem serta lingkungan yang sudah dirusak,” usulnya.

Kalau tidak, menurut Gendo, kejadian seperti itu akan terus berulang dan tidak akan membuat kapok investor-investor nakal.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved