Tak Sampai Menghabiskan Puluhan Juta, Parta Minta Pekerja Waspadai Perjanjian Kerja di Atas Laut

Nyoman Parta menyampaikan berangkat ke luar negeri tidak perlu menghabiskan uang sampai puluhan juta

Tak Sampai Menghabiskan Puluhan Juta, Parta Minta Pekerja Waspadai Perjanjian Kerja di Atas Laut
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Sosialisasi - Suasana sosialisasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Bali, Sabtu (7/9/2019). Tak Sampai Menghabiskan Puluhan Juta, Parta Minta Pekerja Waspadai Perjanjian Kerja di Atas Laut 

Tak Sampai Menghabiskan Puluhan Juta, Parta Minta Pekerja Waspadai Perjanjian Kerja di Atas Laut

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Mantan Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja DPRD Bali, Nyoman Parta menyampaikan berangkat ke luar negeri tidak perlu menghabiskan uang sampai puluhan juta.

Uang yang digunakan dengan biaya sendiri antara lain hanyalah untuk medical check up (pemeriksaan kesehatan), pembuatan paspor, dan visa (bagi negara tujuan yang mewajibkan).

“Segitulah menghabiskan uang. Tidak ada perlu meminjam uang di LPD, koperasi dan sebagainya, meminjam uang di koperasi perusahaan yang memberangkatkan, bayarnya cicil. Tidak ada itu,” kata Parta saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Tenaga Kerja, di Kantor DPRD Bali, Sabtu (7/9/2019).

Menurutnya, bekerja ke luar negeri, khususnya ke kapal pesiar tidak sampai menghabiskan uang Rp 40 juta hingga Rp 60 juta.

Sesungguhnya uang yang dihabiskan oleh pekerja migran hanyalah untuk biaya yang melekat pada dirinya (general check up, paspor dan visa), selebihnya yang membayarkan adalah pihak pemesan.

Bahkan, kata dia, pada job letter tertentu, calon pekerja bisa diberi uang saku untuk hidupnya selama satu bulan sebelum menerima gaji.

“Tidak perlu menghabiskan uang Rp 40 juta, apalagi sampai tertipu. Tinggal tanya saja pada Dinas Tenaga Kerja,” ujar politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali ini.

Selanjutnya untuk memperjelas wilayah abu-abu karena terjadi dualisme wewenang pemberangkatan ke kapal pesiar, yakni ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan, maka dalam Ranperda disebutkan ada kerja sama antar instansi, salah satunya dengan pihak imigrasi.

Disampaikan ketika pihak imigrasi ditanyai terkait berapa jumlah pekerja Bali ke kapal pesiar datanya masih belum jelas.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved